Jakarta, Gatra.com- Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan kejahatan transnasional masih menjadi ancaman serius bagi semua negara di kawasan Asia Tenggara. Sebab, kata dia, kejahatan transnasional menjadi salah satu penyebab yang membuat masyarakat menderita.

Hal tersebut disampaikan Agus saat pertemuan Penegak Hukum negara ASEAN atau Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) ke-23, di Royal Ambarukmo, Yogyakarta.

“Kita menyadari bahwa kejahatan transnational adalah salah satu penyebab yang mendasar membuat penderitaan kepada masyarakat dan ketidakstabilan sosial ekonomi,” kata Agus melalui keterangannya pada Rabu, (21/6).

Adapun, isu kejahatan transnasional seperti terorisme, tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking (TPPO), penyelundupan pekerja migran, kejahatan ekonomi internasional, kejahatan dunia maya adalah masalah yang sama yang dihadapi kebanyakan negara Asean.

Menurut dia, kejahatan transnasional membuat sendi pemerintahan global menjadi lemah. “Kejahatan lintas negara melemahkan sendi-sendi pemerintah global dan regional, sekaligus mengancam keselamatan publik serta menjadi tantangan serius bagi kita menciptakan kawasan aman dan sejahtera,” ujarnya.

Dalam acara ini, Agus mengatakan ada sepuluh isu kejahatan transnasional yang akan dibahas yaitu perdagangan gelap narkotika, terorisme, kejahatan siber, penyelundupan senjata, perdagangan gelap satwa liar dan kayu, perdagangan orang, pencucian uang, kejahatan ekonomi, pembajakan di laut, dan penyelundupan manusia.

“Kita respon terhadap situasi tersebut, karena kita semua akan terlibat secara aktif maupun produktif dalam pembahasan yang tidak hanya antar negara Asean saja, namun juga melibatkan negara mitra dialog yang memiliki kesamaan pandangan dengan kita tentang ancaman kejahatan transnational bagi negara, dan masyarakat,” jelas dia.

Untuk itu, Agus berharap hasil pertemuan ini dapat diadopsi untuk disampaikan dalam KTT Asean yang akan dihadiri Pimpinan Asean pada September 2023. Selain itu, ia berharap semangat Asean dalam pertemuan ini akan membuahkan hasil yang bermanfaat untuk memperkuat kolaborasi melawan kejahatan transnational di kawasan Asean.

Selanjutnya, Agus mengharapkan melalui kerja sama yang baik di negara Asean manapun kejahatan transnational yang terjadi semua pelaku bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga, setidaknya dapat menekan angka kasus yang terjadi di kawasan Asean.

“Semua isu yang dibahas adalah masalah kita bersama, menjadi tanggung jawab pihak kita untuk saling membantu, saling mengisi dan bekerja sama baik melalui jalur formal, terlebih bila bisa ditempuh secara informal, terutama dalam penanganan kejahatan yang melibatkan pelaku dari berbebagai anggota Asean,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyambut baik Polri sudah aware dan punya visi yang jelas menghadapi kejahatan transnasional ini. Di tengah banyaknya kasus yang harus ditangani di dalam negeri, kadang memang kejahatan yang melibatkan pelaku dari negara lain ini kurang mendapat perhatian.

“Padahal, metodenya bisa dibilang sangat canggih. Jenis kejahatan seperti narkoba dan terorisme, jelas-jelas sangat membahayakan stabilitas nasional,” kata Sahroni yang merupakan Anggota Fraksi Partai NasDem ini.

Sehingga, Bendahara Umum Partai NasDem ini meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus lebih waspada lagi dan menambah dictionary mereka soal metode dan gaya penjahat dari luar negeri.

“Selain itu, penting sekali merapatkan barisan dengan instansi intelijen dan kepolisian dari negara lain,” ungnkapnya.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso melihat gebrakan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto yang memerintahkan jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim agar memetakan jangan sampai terjadi aliran dana kejahatan narkoba yang digunakan untuk Pemilu 2024 adalah langkah yang sangat strategis dan penting.

"Ini adalah upaya untuk mencegah hasil pemilu 2024 dijaga kualitasnya, tidak terdistorsi oleh uang haram, yang bisa menurunkan kualitas demokrasi dan merendahkan hasil pemilu itu sendiri. Ini adalah langkah strategis yang perlu diapresiasi. Ini apresiasi yang tinggi untuk Pak Kabareskrim dalam hal tersebut," kata Sugeng.

Menurut dia, pemetaan terhadap dugaan aliran dana untuk pemilu 2024 juga sangat penting untuk bisa menarik ke belakang adanya dugaan perlindungan praktik peredaran narkoba oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Apabila benar sinyalmen adanya dugaan aliran dana tersebut, itu artinya terjalin suatu hubungan haram antara pelaku kejahatan extra ordinary.

"Yaitu narkoba dengan jejaring politik ini sangat bahaya. Oleh karenanya, langkah Kabareskrim untuk itu harus diapresiasi," pungkasnya.