Bangkok, Gatra.com - Amerika Serikat (AS) berencana memberlakukan pembatasan baru mulai minggu ini untuk memotong rantai keuangan junta militer Myanmar.

Reuter, Rabu (21/6) melaporkan dari sumber yang mengetahui masalah ini dan kantor berita Thailand.

Sebagaimana dilaporan Thailand, yang diterbitkan pada Selasa (20 Juni), menyebut bahwa AS akan mengumumkan sanksi baru terhadap Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar dan Bank Investasi dan Komersial Myanmar, paling cepat Rabu.

Baca Juga: Quiet Diplomacy Indonesia Belum Berhasil Petakan Konflik Myanmar

Dua orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa laporan itu akurat. Kedutaan Besar AS di Thailand tidak segera menanggapi permintaan komentar.

AS dan negara-negara Barat lainnya telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar, sejak mereka merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2021, menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis yang dipimpin Aung San Suu Kyi dan membunuh ribuan lawan dalam tindakan keras.

Seorang juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun mengatakan tidak khawatir tentang sanksi baru tersebut.

Baca Juga: Militer Myanmar Pakai Bom Vakum dalam Serangan Udara di Desa Oposisi

Zaw Min Tun mengatakan kepada saluran media pemerintah MWD pada Selasa malam bahwa negara tersebut telah mengalami sanksi sebelumnya dan mereka tidak akan menghadapi kerugian, jika ada sanksi baru terhadap bank-bank milik negara Myanmar.

Dia mengatakan AS melakukan ini hanya untuk menimbulkan kesulitan di bidang ekonomi dan politik.

"Hal-hal seperti ini akan menyebabkan penundaan yang tidak perlu, saat kita berjalan menuju sistem demokrasi multi-partai," katanya.

Salah satu laporan media Thailand, oleh Bangkok Business News, mengutip sumber-sumber Thailand yang mengatakan sanksi tersebut akan berdampak pada keuangan Thailand dan negara-negara lain di kawasan itu karena hubungannya dengan bank-bank lokal.

Pemerintah Thailand yang didukung militer awal pekan ini menjadi tuan rumah pembicaraan kontroversial yang bertujuan untuk melibatkan kembali militer Myanmar yang dijauhi, dengan mengatakan bahwa dialog diperlukan untuk melindungi perbatasannya dengan negara yang dilanda perselisihan itu, bahkan ketika diplomat tinggi dari tetangga utama Asia Tenggara menjauh.

Baca Juga: 20 WNI Korban TPPO Myanmar Berhasil Dibebaskan

Kritikus mengatakan pertemuan itu merusak pendekatan ASEAN yang bersatu untuk krisis Myanmar, yang berpusat pada rencana perdamaian yang disepakati dengan junta dua tahun lalu. Namun Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, yang juga mantan pemimpin kudeta, mengatakan pembicaraan langsung diperlukan untuk melindungi negaranya.