Jakarta, Gatra.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Komisi IX Netty Prasetiyani Aher melayangkan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 hari ini, Selasa (20/6).

Netty pun menyoroti pentingnya memasukkan pengeluaran negara (mandatory spending) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan. Mengingat, RUU tersebut telah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna mendatang.

"Keberadaan mandatory spending sebagai belanja negara yang alokasi besarannya diatur undang-undang merupakan jaminan kehadiran negara dalam memastikan ketahanan kesehatan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui sektor kesehatan” ujar Netty Prasetiyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (20/6).

Netty memandang, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing seharusnya menjadi prioritas nasional, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang kuat. Pembangunan sumber daya itu, kata Netty, utamanya harus dilakukan di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Tantangan dalam membangun ketahanan kesehatan nasional sangatlah besar, terutama dalam hal infrastruktur rumah sakit, kekurangan tenaga kesehatan, dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.

Oleh karena itu, Netty pun memandang bahwa RUU Omnibus Law Kesehatan harus menyertakan mandatory spending sebagai bagian penting yang memastikan ketersediaan anggaran guna mengatasi tantangan, sekaligus merealisasikan amanat undang-undang. Sebab, katanya, kesehatan merupakan hak konstitusional rakyat yang tak dapat diabaikan.

"Bagaimana mungkin menjamin wujudnya ketahanan kesehatan nasional jika mandatory spending-nya tidak dicantumkan?” tegasnya.

Netty pun mendesak para pimpinan DPR RI untuk mendorong Pemerintah agar mengembalikan mandatory spending sebagai inti dari RUU Omnibus Law Kesehatan. Ia juga mengajak semua pihak yang hadir dalam rapat tersebut untuk merespons desakannya dengan mengedepankan nurani.

“Saya mengetuk nurani Pemerintah dan DPR RI agar dapat bekerja sama guna memastikan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.