Jakarta, Gatra.com – Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengungkap cerita soal pesan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya untuk menyetop ekspor nikel.

“Saya waktu masuk menjadi Kepala BKPM, itu Presiden meminta kepada saya. Mas Bahlil, berani enggak menyetop ekspor nikel,” Bahlil menuturkan ketika menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Kebijakan Hilirisasi untuk Kemandirian dan Kemajuan Bangsa” di Universitas Bina Nusantara (Binus), Alam Sutra, Tangerang Selatan, Kamis (15/6).

Mendapat pertanyaan tersebut, pria kelahiran Maluku Utara yang besar di Papua ini mengaku bahwa itu merupakan pekerjaan berat. Pasalnya, ketika masih memimpin salah satu perusahaan tambah, itu merupakan salah satu kegiatan andalan perusahaannya.

“Kan gila itu. Saya punya perusahaan, dulu, salah satunya di tambang. Ada 300 ribu ton yang siap ekspor ke Cina. Dilantik, saya dipanggil, Mas Bahlil kamu harus bisa menyetop ekspor nikel, pusing saya,” Bahlil berseloroh.

Ia menceritakan, untuk 1 ton saja kala itu keuntungannya sangat besar. “Kalau saya hentikan, berarti ada sekitar 4 juta 500 USD yang terhenti. Itu profit, berarti rugi kita. Tapi bagaimana ini perintah presiden, kan ini perintah negara,” ujarnya.

Bahlil pun mencari tahu dan mempelajari mengapa Presiden Jokowi memerintahkannya menyetop ekspor nikel mentah. “Teman-teman harus tahu, Indonesia ini sangat disayang Tuhan, tapi kita kadang-kadang tidak tahu terima kasih kepada Tuhan,” ucapnya.

Ia lantas menceritakan soal Hak Pengusahan Hutan (HPH) pada zaman “baheula”. Indonesia mempunyai banyak kayu kemudian ditebang dan diekspor dalam bentuk log atau kayu gelondongan. Setelah diekspor, kayu tersebut diproses di negara lain.

“Kemudian mebelnya masuk ke negara kita. Pertanyan saya satu, andakan satu perusahaan di republik ini yang masuk 10 besar perusahaan mebel dunia? Enggak ada,” cetus dia.

Begitupun dengan ikan dan minyak bumi ketika Indonesia masih menjadi negara anggota Opec. “Nilai tambah itu dibawa semua ke luar negeri. Maka ekonomi kita dalam ekspor dari sebelum merdeka sampai merdeka, sampai 2014, modelnya sama, ekspor raw matrial. Sampai kapan negara kita maju?” katanya.

Bahlil pun kemudian merenung betapa banyaknya negeri ini kehilangan potensi pendapatan karena hanya mengeksor barang mentah. Ia pun lantas memutuskan siap menyetop atau menghentikan ekspor nikel.

“Saya langsung lapor Bapak Presiden, karena untuk kedaulatan bangsa, maka saya siap untuk memutuskan melarang ekspor nikel,” katanya.

Bahli menyadari bahwa kebijakan tersebut akan menuai kecaman dan kontra, termasuk mungkin dari perusahaan pertambangan yang sempat dipimpinnya karena akan “mengalami kerugian”.

“Waktu saya setop ekspor nikel, orang demo saya. Saya kebetulan aktivis, saya ketua BEM dan pernah aktif di HMI. Jadi saya dulu suka demo. Saya didemo 1,5 bulan. Saya di dalam hati, ini hukum karma dulu. Tapi itu konsekuensi logis,” seloroh dia.

Bahlil mengaku tidak goyah dan melanjutkan kebijakan yang diputuskan tersebut. Ia menyampaikan, nilai eskpor nikel Indonesia sebelum ada larangan, itu angkanya terbilang kecil.

“Ekspor nikel kita di 2017/2018 itu hanya 3,3 miliar USD. Begitu kita menyetop, kita bangun hilirasi barang setengah jadi, di 2020 ekspor kita sudah hampir mencapai 30 miliar USD, 10 kali lipat naiknya,” kata dia.

Bukan hanya nilainya relatif kecil, neraca perdagangan Indonesia dengan Cina selum adanya kebijakan atau aturan tidak boleh ekspor nikel defisitnya sangat besar. “Pada tahun 2016/2017 defisit 18 juta USD. Sekarang tahun 2020, defisit neraca perdagangan kita dengan Cina 2022 tinggal 1,5 miliar USD. Dan kuartal pertama di 2023, kita sudah surplus 1 miliar USD lebih. Ini baru satu komoditas,” tandasnya.

Ia menyebutkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang kuat namun ingin cepat menangguk untung. “Mana bisa! Tapi saya enggak menyalahkan itu, dulu saya orang miskin enggak punya duit, ya jual rumah supaya bisa dapat duit, ya kira-kira begitu,” Bahlil berseloroh.

Orang nomor satu di Kementerian Investasi ini menjelaskan, untuk investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2023 sekitar Rp1.400 triliun. Sedangkan agar perekonomian bisa tumbuh 5,3% pad tahun 2022 lalu, salah satu syaratnya adalah harus ada investasi riil di luar sektor hulu Migas dan keuangan harus sekitar Rp1.200 triliun.

“Di 2023 dinaikan menjadi Rp1.400 triliun dan kuartal pertama sudah mencapai Rp328,9 triliun,” katanya.

Lantas, lanjut Bahlil, banyak orang yang menanyakan bagaimana investasi di tahun politik atau tahun-tahun jelang Pemilu 2024 bisa mencapai Rp1.400 triliun? “Saya katakan kepada mereka bahwa politik ya politik, sekalipun dalam sejarahnya tahun politik selalu terjadi turbulensi [harus tercapai],” katanya.

Untuk itu, Bahlil menghimbau agar tidak terjadi gejolak seperti pemilu sebelumnya yang membuat rakyat Indonesia terbelah dengan adanya cebong dan kampret.

“Jangan ada kampret, jangan ada cebong. Yang paling rusak ini gara-gara medsos, kampret, cebong, macam-macam dibuat seolah ini produk paling bagus yang bisa dijual. Seolah-olah begitu. Kalau bisa hal seperti itu enggak usah dibuat seperti heboh-heboh banget,” ujarnya.

Sedangkan untuk kebijakan Indonesia ke depan, Bahlil mengatakan, pemerintah akan terus mendorong hilirisasi berbagai hasil sumber daya alam. “Kenapa hilirisasi? Contoh di 2019, kita punya investasi yang masuk, itu di sektor hilirisasi itu hanya nomor 4. Maka kemudian terjadi deindustrialiasi besar-besaran,” ujarnya.

Pihaknya akan terus mendorong dan mengarahkan agar meningkatkan industri semua sektor, bukan hanya untuk hasil tambang. “Pendekatan kita ke depan adalah bagaimana memberikan nilai tambah dengan mengedepankan green energy dan green industry. Ini penting,” ucapnya.