Mataram, Gatra.com- Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB akan terus melakukan rasionalisasi anggaran. Salah satunya anggaran yang diajukan KPU untuk Pilkada 2024 mengalami pengguntingan hingga 50% lebih dari total sebesar Rp377 miliar.

Sekda NTB HL Gita Ariadi Minggu (11/6) mengungkapkan, Pemprov NTB meminta kepada KPU untuk mengoreksi kembali kebutuhan anggaran Pilkada NTB 2024. Masalahnya komponen penyelenggaraan Pilkada kali ini masih merujuk pada Pilkada di masa Covid-19. Sementara WHO sudah mencabut aturan penanganan Covid-19 tersebut.

Menurut Miq Gita sapaan akrabnya, terkait anggaran Pilkada ini, Pemprov NTB bersama KPU dan Bawaslu sepakat bahwa dalam pembiayaan komponen-komponen penyenggaraan Pilkada harus ada pembiayaan bersama, atau cost sharing. Terlebih Pilkada serentak ini merupakan hal baru dilakukan di NTB. Maka dari itu, mana komponen yang anggarannya besar dan beririsan, diupayakan untuk dipangkas.

Dikatakan, KPU dan Bawaslu secara internal juga tengah berupaya untuk menuangkan item-item itu menjadi nominal. Efisiensi anggaran adalah spirit pertama dalam Pilkada serentak. Adapun pesta politik ini jangan sampai memberikan beban pembiayaan yang cukup besar. Baik pada saat penyelenggaraan maupun pada saat kontes Pemilu berlangsung.

“Anomali-anomali yang terjadi dalam penyelanggaraan ini ada tali-temalinya dengan hight cost politik. Sehingga pemerintah dengan regulasi yang ada menyelenggarakan penyederhanaan,” ujarnya.

Menurut Miq Gita, yang juga menjadi atensi pemerintah dalam efisiensi anggaran Pilkada dimaksudkan, Tidak ditemukan duplikasi penganggaran yang sama pada masing-masing kabupaten/kota. Ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada serentak.