Kupang, Gatra.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Jacki Uly mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan Polri mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kasus TPPO ini tengah menjadi perhatian Pemerintah dan publik karena jumlahnya yang meningkat drastis, terutama NTT yang dibaptis menjadi Provinsi dengan kasus TPPO meninggal terbanyak di Indonesia. Sebagai wakil rakyat dari NTT saya sedih melihat kondisi ini. Bayangkan pergi kerja hidup, pulang nyawa ,” kata Irjen Pol ( Purn) Jacki Uly ( 13/6).

Sesuai data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( UPT BP2MI ) Kupang jelas Jacki, pada tahun 2018 hingga tahun 2022, jumlah korbanTPPO yang meninggal dunia mencapai ratusan orang.

“Dalam kurun waktu setahun ini tercatat 62 orang. Terakhir jenasah Agnes Muda Peni yang meninggal di Malaysia 3 Juni 2023 lalu dan dipulangkan ke NTT 10 Juni 2023 lalu,”’ sebut Jacki.

Karena itu Jacki yang juga mantan Kapolda NTT dan Sulawesi Utara ini minta aparat kepolisian di NTT serius menangani kasus TPPO ini. Karena sejak Kapolri membentuk Satgas TPPO, di Provinsi NTT sudah terjaring sejumlah aktor, perekrut tenaga kerja ilegal. Selain itu tercatat ratusan korban TPPO, tenaga kerja non proseural diselamatkan disejumlah pelabuhan laut saat akan diberangkatkan keluar NTT.

“Kami apresiasi Kapolda NTT dan jajaran yang sudah juga bekerja keras mulai memberantas mafia kasus TPPO ini. Sesungguhnya selama ini sebetulnya mereka sudah bekerja hanya belum maksimal. Karena itu saya minta usut tuntas sampai akar akarnya dan berikan hukuman yang setimpal,” jelas Jacki Uly.

Jacki Uly juga mendukung Polda NTT dan jajaran untuk menyatakan 'perang ' terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

“Saya dukung tekat Polda NTT dan jajaran yang menyatakan 'perang ' terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Jangan hanya perang tetapi usut tuntas termasuk agen –agen perusahaan yang selama ini bermain merekrut tenaga kerja secara ilegal. Untuk itu harus padamkan apinya bkan asapnya,” tegas Jacki.

Salah satu cara untuk meminimalisir ini kata Jacki harus ada pembangunan pos polisi di Bandara El Tari Kupang sebagai hal yang mendesak dalam tindakan pencegahan TPPO.

“Jadi kalau kita mau menindak TPPO mesti dari asalnya. Seperti membangun pos-pos yang berada di lapangan terbang itu. Tapi dengan alasan bahwa itu adalah lapangan terbang milik militer, bagaimana caranya koordinasi yang sebaik-baiknya antara Polri dengan TNI agar anggota Polri bisa masuk di sana. Polsek itu terletak jauh sekali pak. Berada di luar dari bandara itu sehingga bagaimana mengatasinya, sedangkan polisi tidak bisa masuk ke dalam untuk pelaksanaan tugas ini”, kata Jacki

Selain itu sebagai solusi lainnya Jacki minta agar Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota di NTT memberdayakan masyarakat melalui dana Desa yang ada.

“Para Bupati, Walikota melalui Kepala Desa berdayakan masyarakat melalui dana Desa untuk membantu mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di desanya. Kepala Desa diminta memantau perekrutan tenaga kerja di desa-desa secara ilegal,” katanya

Para kepala desa kata Jacki mengoptimalkan potensi sumber daya alam di desanya guna meningkatkan kesejahteraan warga. Ini sebagai salah satu upaya mencegah warga pergi bekerja keluar negeri secara ilegal.

"Para kepala desa di NTT diminta melakukan banyak inovasi membangun desa dengan mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi. Ini agar warga Desa tidak mudah tergiur untuk bekerja ke luar negeri secara illegal. Berdayakan mereka," jelas Jacki.

Menurut dia, dana desa yang dialokasikan pemerintah sekitar 10-25 persen diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat sesuai Pemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

“Salah satunya adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, meliputi pengembangan desa wisata dan pengembangan usaha ekonomi produktif di Desa. Jika aini dilaksanakan dengan baik, akan memimimalisir warga untuk tergiur kerja di luar negeri .” kata Jacki.