Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons langkah Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto untuk mengajukan proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang berbuah pada penolakan. Hasto pun mengingatkan bahwa Indonesia memegang teguh paradigma politik luar negeri bebas aktif.

Hal itu sebagaimana diwujudkan lewat Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung pada 1955. Hasto pun menilai, prinsip politik luar negeri bebas aktif itu masih relevan dalam kondisi geopolitik saat ini.

"Sehingga tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif," ucap Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Paradigma itu terus ditunjukkan lewat serangkaian keterlibatan serta kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, yang menghormati resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Termasuk kepemimpinan untuk Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, maupun keketuaan Indonesia untuk G20 yang dilaksanakan tahun lalu.

Hasto menegaskan bahwa sejatinya Indonesia telah memiliki pemahaman tersendiri terkait dengan geopolitik. Hal itulah, kata Hasto, yang kemudian mempertegas klarifikasi Presiden RI Joko Widodo yang menyebut proposal perdamaian itu tidak diusulkan olehnya.

"Pak Jokowi menegaskan itu bukan dari presiden. Ini sudah sangat clear penjelasan dari Bapak Presiden, semua harus satu napas dengan kebijakan Bapak Presiden. Enggak boleh ada yang berbeda," pungkas Hasto dalam kesempatan itu.