Jakarta, Gatra.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan peningkatan kualitas pekerjaan yang baik dan rapi dalam pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bendungan Bener masuk dalam program pembangunan 61 bendungan selama 2015-2025 untuk ketahanan pangan dan air oleh Kementerian PUPR.

Menurut Basuki, pengerjaan proyek yang berkualitas harus dilakukan mulai dari desain hingga pelaksanaan. Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan juga perlu diperhatikan.

"Tolong dievaluasi desain engineering dan arsitekturnya, sehingga tidak ada desain yang berlebihan (overdesign). Pekerjaannya yang rapi, sisa material ditata baik," ujar Menteri Basuki, pada Ahad (4/6).

Baca Juga: Progres Bendungan Sepaku Capai 82 Persen, Disiapkan Rampung Juni 2023

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menyebut Bendungan Bener dibangun sejak Oktober 2018 itu, ditargetkan rampung pada akhir Desember 2024 ini. Bendungan Bener memiliki tampungan sekitar 92 juta meter kubik akan mempunyai manfaat mengairi lahan irigasi seluas 15.519 hektar.

Selain itu juga dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke 3 Kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo, termasuk Bandara YIA.

Baca Juga: Dukung Produksi Pangan dan Air Baku, PUPR Selesaikan 36 Bendungan Pada 2015-2022

"Bendungan Bener merupakan bendungan multifungsi yang memiliki banyak manfaat," kata Dirjen Jarot.

Jarot mengungkapkan bahwa Bendungan tersebut juga mempuyai potensi menyuplai energi listrik sebesar 10 MW dan mereduksi debit banjir dari 584 m3/detik menjadi 178 m3/detik (70%) pada debit banjir kala ulang 25 tahun (Q25). 

Selain itu, lanjut dia, fungsi lainnya yakni seperti perikanan, pariwisata dan konservasi DAS Bogowonto di bagian hulu.

Jarot menyebut saat ini progres konstruksi Bendungan Bener sudah sebesar 26% dan tengah dilakukan upaya percepatan teknis konstruksi.

"Saat ini sudah tidak ada kendala berarti dari segi teknis dan lahan. Untuk pengadaan lahan sudah 95% dan terus proses penyelesaian," tutur Jarot.