Washington, D.C, Gatra.com – Amerika Serikat (AS) mengumumkan beberapa tindakan balasan sebagai tanggapan atas penangguhan perjanjian kontrol senjata nuklir terakhir antara kedua negara bersama Rusia.

Rusia secara sepihak berhenti berpartisipasi dalam perjanjian START Baru pada bulan Februari, namun Washington terus menerbitkan informasi dan mematuhi perjanjian tersebut.

“Penangguhan Perjanjian START Baru yang diakui Federasi Rusia tidak sah secara hukum. Akibatnya, Rusia tetap terikat oleh kewajiban New START Treaty dan melanggar perjanjian dengan gagal memenuhi banyak kewajiban tersebut,” kata Departemen Luar Negeri dalam lembar fakta yang dirilis, pada Kamis 1 Juni 2023.

Baca Juga: Putin Tangguhkan Perjanjian Senjata Nuklir dengan AS

Pada 1 Juni, Washington mengatakan tidak akan lagi memberi tahu Rusia tentang pembaruan apa pun mengenai status atau lokasi "barang-barang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perjanjian" seperti rudal dan peluncur.

AS juga akan memblokir inspeksi di wilayah AS yang diizinkan di bawah START Baru. Ini akan dilakukan dengan mencabut visa yang ada, yang dikeluarkan untuk inspektur Perjanjian START Baru Rusia dan anggota awak pesawat, menolak aplikasi yang tertunda untuk visa semacam itu, dan mencabut nomor izin diplomatik tetap untuk pesawat inspeksi Perjanjian START Baru Rusia.

Menurut Departemen Luar Negeri, Rusia tidak mengizinkan AS melakukan kegiatan inspeksi sejak Agustus lalu.

“Rusia belum memberi tahu Amerika Serikat tentang niat apa pun untuk mengirim tim inspeksi Rusia ke Amerika Serikat sejak 25 Februari 2020,” bunyi lembar fakta itu.

Baca Juga: Kremlin: Rusia akan Gunakan Senjata Nuklir Jika Posisinya Terancam

Dan terakhir, Amerika Serikat tidak akan lagi memberi tahu Rusia atau memberikan informasi tentang peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) dan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam (SLBM).

AS secara terbuka merilis data persenjataan nuklirnya bulan lalu dan meminta Moskow untuk melakukan hal yang sama.

Pengumuman pada hari Kamis oleh AS dikeluarkan setelah anggota parlemen dari Partai Republik mendesak pemerintahan Biden untuk membatalkan perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir dengan Rusia.