Jakarta, Gatra.com - Menanggapi penolakan imunisasi oleh satu daerah di Jawa Barat, Ketua Indonesia Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI), Dr. Sri Rezeki Hadinegoro menegaskan, setiap daerah di Indonesia masih tergolong rentan. Sri menilai, belum ada daerah yang benar-benar sempurna atau tergolong sangat baik untuk cakupan imunisasi secara keseluruhan.

"(Sebagai contoh) DKI saja, mungkin DPT-nya bagus, tapi polio-nya kurang. Oh ternyata, campaknya setengah-setengah. Lain dengan daerah Bali atau Yogya yang selalu bagus cakupannya," ucap Sri Rezeki dalam konferensi pers acara Rekomendasi Imunisasi Anak terbaru 2023, Jakarta, Senin (29/5).

Sri juga tidak ingin daerah yang menolak atau tingkat cakupan imunisasinya rendah dilabeli sebagai daerah yang lebih berpotensi terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Meski dari segi ilmiah, hal ini mungkin terjadi, Sri menilai, ada kemungkinan daerah lain justru menjadi tidak mawas diri.

"Nanti kalau cuma ditunjuk satu, nanti daerah lain (merasa) 'aku aman'. Itu lebih berbahaya lagi," kata Sri.

Ia pun menjelaskan, misalnya di satu daerah terjadi KLB polio, bukan berarti cakupan imunisasi polio di daerah itu merupakan yang paling buruk di Indonesia. Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr Piprim Basarah Yanuarso ikut menambahkan, meski mungkin bukan paling buruk, terjadinya KLB tentu mengindikasikan cakupan imunisasi di daerah tersebut lebih rendah dari yang seharusnya.

Ia menyatakan, fenomena penolakan ini tentu sangat menyedihkan, tapi Sri tidak ingin ada pelabelan satu daerah yang disebutkan menolak imunisasi disebut lebih punya potensi terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Kadang-kadang laporan cakupannya bagus, tiba-tiba meledak KLB. Artinya, cakupan imunisasi di bawah 60 persen," ucap Piprim dalam acara yang sama.

Ia menjelaskan, yang paling pasti adalah, jika cakupan imunisasi di suatu daerah bagus, kemungkinan terjadi KLB itu sangat kecil bahkan sulit untuk muncul. Jika KLB masih muncul, cakupan imunisasi belum baik.