Grobogan, Gatra.com- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan tausiyah kebangsaan di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Selasa (23/5).
Tausiyah kebangsaan bertema "Sosialisasi Bangga Kencana dan Gerakan Semesta Mencegah Stunting dan Kemiskinan Ekstrem” itu dihadiri antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo , Bupati Grobogan Sri Sumarni, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan, para camat, kepala desa, lurah, warga dan pemuda-pemudi di Kabupaten Grobogan.
Menurut Muhadjir, gerakan semesta diperlukan untuk mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih dihadapi dalam pembangunan SDM Indonesia.
"Pemerintah saat ini sedang memprioritaskan dua hal. Pertama, penurunan angka stunting. Kedua, penghapusan kemiskin ekstrem yang ditargetkan tidak ada lagi miskin ekstrem atau 0 persen. Stuntingnya harus dicapai 14 persen pada tahun 2024,” tegasnya.
Dia menjelaskan, gerakan semesta merupakan gerakan yang melibatkan semua unsur, mulai dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur tenaga kesehatan, unsur Polri dan TNI, organisasi kemasyarakatan, dan juga warga masyarakat.
Pemerintah Pusat dan Daerah yang melakukan berbagai macam intervensi seperti skema bantuan sosial, intervensi pencegahan stunting sejak dini termasuk bantuan untuk penambahan gizi.
Kemudian, unsur pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa diharapkan melakukan pendataan dan intervensi bantuan sosial melalui anggaran yang ada, penanganan penambahan gizi dan pemantauan pada warganya yang rentan miskin ekstrem dan stunting.
Dari pihak tenaga kesehatan, aparat TNI dan Polri, menurut Muhadjir, bisa melakukan pemantauan pada warga rentan stunting, memberikan intervensi spesifik dan juga menyediakan layanan kesehatan pada mereka yang rentan stunting.
Dari unsur organisasi kemasyarakatan dan warga masayarakat, katanya, bisa bergotong royong membantu dalam hal penanganan intervensi bantuan sosial, ataupun intervensi pemenuhan gizi dan pemantauan yang bisa dipadankan dengan program yang ada di organisasi.
"Itu harus menjadi sistem yang disebut gerakan semesta. Jadi bukan lagi sekedar gerakan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Live Long Learning," ucapnya.
Bunda Asuh
Seperti di Kabupaten Grobogan, Menko PMK mengapresiasi program Bapak dan Bunda Asuh Stunting yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat TNI dan Polri, serta organisasi kemasyarakatan PKK, Muhammadiyah dan Aisyiah.
"Ibu-ibu PKK dan Aisyiah sudah bersinergi untuk mendukung program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem," jelasnya.
Muhadjir juga meminta pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelayanan pada seluruh warganya dalam mengatasi permasalahan stunting, dan meminta seluruh Posyandu tersedia alat antropometri, demikian juga untuk puskesmas harus tersedia alat USG pada setiap Puskesmas supaya intervensi bisa dilakukan tepat sasaran.
"Saya mohon alat antropometri di Posyandu dioptimalkan dalam pengukuran balita untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak sehingga balita yang stunting dapat terdeteksi. Demikian juga halnya dengan alat USG di Puskesmas betul-betul dioptimalkan untuk para ibu hamil. Kalau bisa tiap bulan ibu hamil memeriksakan kondisi janin di puskesmas. Agar bisa diketahui kondisi janinnya dan kalau ada masalah bisa diintervensi," ucapnya.