Jakarta, Gatra.com- Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mewakili fraksinya, PDI-Perjuangan (FPDIP), menyetujui kerangka Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut.

Menurut Masinton, pemerintah menetapkan arsitektur kebijakan fiskal 2024 tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kebijakan fiskal pemerintah selama ini, menempatkan reformasi bertumpu pada struktural, konsolidasi fiskal dan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu untuk mempercepat transformasi ekonomi maka diperlukan pra kondisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal dan produktivitas pemerintah yang meningkat,” kata Masinton dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (23/5).

Dalam kesempatan tersebut, Masinton mengatakan, dalam asumsi makro yang dirancang pemerintah tersebut, harus disertai oleh upaya dan kebijakan, di antaranya adalah kebijakan pemerintah untuk menopang konsumsi rumah tangga. Kemudian, kebijakan pemerintah melalui program dalam kementerian terkait untuk meningkatkan produktivitas struktural sehingga dapat menambah nilai ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendorong pendapatan negara.

Lebih lanjut, Masinton menjelaskan bahwa, lebih dari 65% share Pdb dari lapangan usaha yang berkaitan dengan kebijakan struktural di kementerian lembaga seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan transportasi.

“Pertumbuhan ekonomi pada sektor itu membutuhkan intervensi pemerintah. Jangan hanya pada mobil saja, akan tetapi pada sektor sektor kerakyatan,” jelasnya.

Fraksi PDI-Perjuangan tersebut juga menilai bahwa seharusnya kebijakan pemerintah bersama otoritas moneter tersebut dilakukan untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil.

“Melakukan upaya untuk dapat memitigasi dan mengantisipasi transmisi tekanan inflasi global ke domestik, Kebijakan dan upaya Pemerintah yang diarahkan pada pembangunan kedaulatan pangan. Kebijakan dan upaya Pemerintah untuk membangun iklim investasi yang kondusif, yang dilakukan dengan target capaian terukur bukan hanya kata-kata dan di atas kertas," ujarnya.

Kemudian, Ia juga menyebutkan bahwa, pemerintah dalam merancang arsitektur kebijakan fiskal 2024 yang diharapkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat dilakukan dengan menempuh 2 strategi.

Strategi tersebut adalah strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Menurut Masinton, strategi jangka pendek akan difokuskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.

“Sedangkan strategi jangka panjang akan difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, penyelesaian pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, reformasi kelembagaan, simplifikasi regulasi mendorong ekonomi hijau,” katanya.