Kendal, Gatra.com - Aksi kabur saat didatangi petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal, kompak dilakukan Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa di Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Mereka seperti ketakutan saat petugas Bapenda menyambangi kantornya, hingga memutuskan untuk menghilang dari ruang kerjanya.

Aksi menghilang pejabat di Pemdes Plantaran ini dibahas Bapenda Kendal saat menggelar rapat koordinasi (rakor) di gedung Bapenda Kendal lantai III, Jumat (19/5). Tak taat menyetorkan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pembahasan yang serius dalam rakor tersebut.

Kepala Bapenda Kendal, Abdul Wahab, mengatakan, Pemdes Plantaran diduga tidak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada warganya.

"Anehnya, ketika petugas kami mau konfirmasi ke sana, baik kepala desa, sekretaris, dan perangkatnya kompak menghilang," kata Abdul Wahab.

Lebih mengherankan lagi, lanjut Wahab, mereka tiba-tiba menghilang satu persatu saat petugas Bapenda datang secara diam-diam ke Balaidesa Plantaran.

Pada rakor yang digelar untuk menindaklanjuti talkshow Bupati Kendal bersama KPK beberapa waktu lalu, Bapenda Kendal sengaja menggandeng TP PKK Kendal untuk mendorong pencapaian target perolehan PBB di Kendal.

"Emak-emak dari PKK ini kita libatkan di sini agar realisasi target PBB bisa tercapai," ujarnya.

Wahab menjelaskan, emak-emak memiliki kekuatan ampuh untuk ikut serta menyosialisasikan kewajiban membayar pajak di wilayahnya masing-masing.

Wahab mengungkapkan, tunggakan PBB di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti di tahun 2021, dari target Rp31 miliar hanya tercapai Rp 29 miliar. Sedangkan di tahun 2022, dari target Rp 41 miliar hanya terealisasi Rp35 miliar.

"Untuk di tahun 2023 ini, target ditentukan sebesar Rp61 miliar. Untuk itu, kami berharap dengan dirangkulnya pentahelix dan para emak-emak, target tersebut bisa tercapai," ungkapnya.