Grobogan, Gatra.com – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Tengah, Denny Septiviant menyatakan fraksinya terus berusaha meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan para Pendamping Lokal Desa (PLD) termasuk kenaikan honorariumnya.

"Kami terus perjuangkan hal ini dengan kordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk menjajagi mengalokasikan dari APBD Provinsi. Semoga segera ada jawaban atas ikhtiar ini,” ujar Denny saat Reses dengan Pendamping Desa se-Kabupaten Grobogan dan Blora di Grobogan, Rabu (17/5).

Denny juga mengatakan pendamping desa merupakan ujung tombak dari pembangunan desa. Menurutnya keberadaan pendamping desa turut menentukan eksistensi dari UU Desa.

Baca Juga: Di Hadapan Ratusan Kades, Cak Imin Janji Perjuangkan Dana Desa Rp5 Miliar

“Saya memahami beratnya tugas Pendamping Desa, karena pernah jadi bagian dari anda sekalian. Apalagi PLD yang tugas pokoknya memberikan peran dan pendampingan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat, yang rata-rata mencakup 4 lokasi desa sekaligus,” sebutnya.

Beratnya tugas tersebut, kata Denny, perlu adanya perhatian dari pemerintah kabupaten dan Provinsi agar terdapat penambahan honor operasional dari pos anggaran yang tidak melanggar hukum.

“Hasil reses ini tentu akan kami tindaklanjuti dengan mencarikan payung hukum yang jelas untuk nantinya bisa direspon oleh dinas terkait,” katanya.

Denny menyebut saat ini ada sejumlah kabupaten di Jawa Tengah yang bisa dijadikan contoh dalam memperhatikan nasib tenaga PLD. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pemalang.

“Kepentingan untuk penambahan honor tenaga PLD ini memang cukup mendesak. Sebab anda sekalian yang berhadapan langsung dengan pemerintah desa dan mendampingi masyarakat desa dalam penggunaan dana desa,” jelasnya.

Koordinator Pendamping Desa Grobogan Prihantono menjelaskan, selama ini total gaji yang didapatkan perbulan sekitar Rp1,9 juta. Di mana uang tersebut bersumber dari pendanaan dari Kementerian Desa Rp1,4 juta, kemudian uang transportasi Rp400 ribu dan sisanya untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan.

Adapun Koordinator Pendamping Desa Blora Faizin merasa total gaji seperti disampaika Prihantono dari Grobogan tersebut masih kurang. Apalagi teman-teman PLD yang bertugas di wilayah terpencil yang terpaut jauh jaraknya.

“Disamping itu kami dituntut memiliki mobilitas tinggi. Jadi dengan ini kami meminta FPKB dapat mengupayakan tambahan gaji yang berasal dari APBD kabupaten maupun Provinsi,” imbuhnya.

Mengakhiri reses, Denny memberikan penegasan, PKB akan menjadi garda terdepan dalam persoalan ini. “Selain urusan kesejahteraan kami juga berupaya agar dinas terkait dapat meningkatkan kapasitas para pendamping Desa melalui pelatihan-pelatihan secara berkala,” tegasnya.

Reses diakhiri dengan makan bersama, kemudian Denny memberikan dukungan operasional yang akan digunakan untuk menghadiri acara Kopdar tahunan FKPLD JATENG 2023.

Diberitakan, ribuan PLD dari berbagai daerah di Jawa Tengah menghadiri acara silaturahmi dan refleksi Forum Komunikasi Pendamping Lokasi Desa (FKPLD) Provinsi Jawa Tengah bersama Gus Yusuf Chudlori dan Kementerian Desa di halaman Stadion Utama Kendal, Rabu (17/5).

Acara dibuka Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, dihadiri Gus Yusuf Chudlori, Kepala BPSDM-PMDDTT, Lutfiyah Nurlaela, jajaran perwakilan Forkopimda dan para kepala desa, serta ribuan FKPLD se-Jateng.