Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Bandung, Ema Sumarna ke luar negeri. Pencegahan tersebut merupakan buntut dari kasus korupsi infastruktur Bandung Smart City yang menjerat Walikota Bandung, Yana Mulyana (YM).

"Saat ini, KPK telah melakukan cegah pada 1 orang pihak yang menjabat Sekda di Pemkot Bandung untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri," ujar Kabag Pemberitaan dan Monitoring KPK, Ali Fikri, Selasa (16/5).

Pencegahan tersebut dilakukan KPK guna mengumpulkan berbagai bukti terkait kasus korupsi YM, dkk.

Ali memaparkan bahwa Sekda Kota Bandung memiliki peran penting dalam perkara yang tengah disidik oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Diduga pihak yang dicegah dimaksud memiliki keterkaitan erat dengan penyidikan perkara ini," tambah Ali. Dalam hal ini, KPK berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di sektor Ditektorat Jenderal Imigrasi.

"Sikap kooperatif dari pihak yang dicegah tersebut diperlukan agar proses penyidikan perkara dapat segera dirampungkan," pungkasnya.

Diberitakan Gatra sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda terkait korupsi Bandung Smart City yang melibatkan Walikota Bandung Yana Mulyana pada Senin (17/4).

“Tim Penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di 3 lokasi berbeda. Balaikota Bandung, Kantor Dishub Kota Bandung, dan Kantor PT SMA yang berada di wilayah Jakarta Barat,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (18/4) sore hari.

Di tiga lokasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti. ditemukan dan diamankan berbagai bukti antara lain dokumen dan alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

KPK menyebut ada pihak yang diduga menghalangi proses penyidikan dalam perkara ini. Upaya menghalangi tersebut adalah dengan memberikan saran agar menghilangkan beberapa bukti yang dicari Tim Penyidik.