Jakarta, Gatra.com- Anies Rasyid Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat membentuk tim hukum. Tim diberi mandat untuk membantu kebutuhan hukum Anies terkait keikutsertaannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ari Yusuf Amir, pengacara senior ditahbiskan sebagai Ketua tim hukum Anies.

“Ya, hari Ini secara resmi saya diangkat sebagai Ketua Tim Hukum, Bakal Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan. Saya menerima amanah ini sebagai ikhtiar untuk membangun republik dan demokrasi yang bermartabat,” kata Ari Yusuf Amir saat dihubungi Gatra.com, Jumat (12/5)

Ari mengungkapkan, dirinya meyadari posisinya sebagai Ketua Tim Hukum Anies cukup sulit, namun bagi pengacara kondang itu semuanya sebagai pilihan politiknya. “Ini sekedar pilihan politik yang bisa jadi berbeda dengan saudara-saudaraku yang lain. Apapun pilihan politik kita, wajib menjadi Insan yang Rahmatan Lil Alamin,” ujar Doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Lebih lanjut Ari mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan. “Mari tetap kita jaga persaudaraan kita. Jangan biarkan permusuhan mengusik kehangatan kemanusiaan kita. Bukankah demokrasi mengajarkan, bahwa berbeda itu niscaya, menjaga kerukunan itu prinsip. Selamat menyambut pesta demokrasi,” ujarnya.

Sebagai ketua tim hukum, Ari menjelaskan ia mendapat mandat dari Anies untuk melakukan segala hal yang diperlukan terkait kepentingan Anies dimata hukum, baik untuk kepentingan hukum terkait proses pemilu dan pilpres, serta kepentingan hukum lainnya, baik secara perdata, pidana dan/atau Tata Usaha Negara.

Ari Yusuf Amir merupakan pengacara senior yang pernah menangani sejumlah perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), di antaranya perkara sengketa pilkada Gubernur Sumatera Selatan, pilkada Gubernur Kalimantan Timur, pilkada Gubernur Papua dan beberapa kepala daerah di kota dan kabupaten.

Ari juga pernah menangani perkara besar yang menyedot banyak perhatian publik, di antaranya menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar, kuasa hukum mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, kuasa hukum mantan KSAD Jenderal purn. Ryamizard Ryacudu dan kuasa hukum Habib Rizieq.