Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden, Ma'aruf Amin menilai bahwa, dalam upaya meningkatkan Ekonomi Keuangan Digital (EKD), aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital perlu diperluas hingga menjangkau pelosok tanah air.

Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan inklusi keuangan yang mendorong pemulihan ekonomi nasional yang kokoh, berkelanjutan dan lebih merata. Ia pun berharap kerja sama ASEAN akan memunculkan talenta digital di setiap negara ASEAN.

“Di dalam negeri upaya pengembangan Ekonomi Keuangan Digital (EKD) diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital, membentuk peraturan yang menunjang pembangunan digital, termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, hingga menggencarkan edukasi dan literasi digital,” kata Ma'aruf Amin dalam keterangan resmi diterima Gatra Kamis (11/5/2023).

Disisi lain, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono, pada diskusi panel menyampaikan upaya mendorong inklusi keuangan. Jumlah penduduk Indonesia yang masih unbanked relatif besar, yaitu 97,7 juta orang (48% dari penduduk), merupakan potensi yang besar melalui pendekatan teknologi digital.

Bank Indonesia memiliki tiga pilar strategi kebijakan sistem pembayaran berorientasi pertumbuhan, inklusi, dan stabilitas sebagai pembuka sekaligus perekat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Pemberdayaan Pemerintah Daerah juga menjadi bagian penting untuk mendorong kekuatan ekonomi di daerah dan menargetkan UMKM sebagai sumber pertumbuhan.

Hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui inovasi dan sinergi dengan semua pihak baik antar regulator, industri, dan masyarakat untuk menemukan sumber ekonomi baru dari digitalisasi.

Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang baru dicetuskan tahun ini, mentargetkan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta. Selain itu, inisiasi pemerintah juga diimplementasikan dalam Kartu Prakerja yang berfokus pada inovasi dengan pendekatan sistem end to end digital. ?

Sejalan dengan itu, Program Kartu Prakerja sejak April 2020 telah dimanfaatkan lebih dari 16,5 juta orang di 514 Kabupaten/Kota di 38 provinsi. Pemerintah melanjutkan program di tahun ini dengan menggunakan Skema Normal yang tidak lagi bersifat semi bantuan sosial, sehingga lebih difokuskan pada peningkatan keahlian.

Alumni Program Prakerja juga dimungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, sektor swasta yang meliputi startup dan inkubator digital juga memberikan peluang pengalaman praktik di sektor digital dan pelatihan digital. ?

Sementara untuk mendorong inklusi, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam mengoptimalkan penerapan pembayaran digital dan peningkatan inklusi keuangan. Upaya itu dinilai berhasil mengurangi biaya transaksi keuangan, meningkatkan akses ke layanan keuangan, dan mempromosikan adopsi teknologi digital di berbagai sektor.

Sebagai contoh, terdapat peningkatan inklusi keuangan, dari 83,6% pada tahun 2021 menjadi 85,1% di tahun 2022. Sesuai arahan Presiden pada Ratas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target keuangan inklusif Indonesia untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 88% dan 90%.

Selain kerja sama antar lembaga dan swasta, untuk mengembangkan EKD Pemerintah juga memerlukan dukungan dan kesiapan masyarakat dalam mempercepat transformasi digital. Hal ini guna meminimalkan dampak dari disrupsi dan bagaimana setiap masyarakat harus mampu mengoptimalkan peluang dan manfaat dari perkembangan teknologi digital.