Jakarta, Gatra.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menemukan kejanggalan dalam realisasi anggaran Komisi VIII DPR dengan mitra kerja mereka, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Angka serap anggaran oleh BNPB per 10 April 2023, sudah mencapai 100 persen, tapi realisasi anggaran lebih besar dari pagu yang ditetapkan.

"Di mana pagu BNPB itu hanya sebesar Rp1.036.186.769.000. Tetapi, terealisasi sebesar Rp1.409.622.741.120," kata Peneliti Bidang Pengawasan dari FORMAPPI, Albert Purwa di acara diskusi Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang IV, Jakarta, Kamis (11/5).

Albert menilai sikap komisi VIII dalam masa sidang IV ini sangat aneh, terutama ketika DPR tidak menyadari angka realisasi anggaran BNPB yang lebih tinggi dari pagu yang sudah ditetapkan. FORMAPPI juga mempertanyakan asal tambahan anggaran tersebut.

Baca Juga: Formappi Respons Positif Langkah Parlemen Sahkan RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR

"Padahal, Komisi VIII baru berencana melakukan pendalaman tambahan anggaran dengan eselon I BNPB sebesar Rp1.225.500.000.000," kata Albert.

Jika digabungkan dengan pagu awal, lanjut Albert total anggaran untuk BNPB adalah Rp2.261.686.769.000. Artinya, serapan anggaran BNPB hanya mencapai 63,17 persen, bukan 100 persen seperti klaim awal.

"Pada Rapat Paripurna IV, DPR telah menyetujui usulan anggaran TA 2024 sebesar Rp9,95 triliun. Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran DPR RI tahun 2023 sebesar Rp6,08 triliun, maka anggaran tahun 2024 mengalami kenaikan fantastis,” ucap Albert.

Baca Juga: Kritisi Kinerja Awal Tahun DPR, Formappi: Terlihat Seperti Pahlawan Kesiangan

Ia mengatakan, serapan anggaran DPR pada tahun 2022 seharusnya bukan menjadi satu-satunya alasan DPR menaikkan anggaran mereka. FORMAPPI menilai, tingginya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja DPR selama ini.