Home Nasional Dukung Ekonomi Syariah, Wapres RI Apresiasi Zona KHAS Sumbar

Dukung Ekonomi Syariah, Wapres RI Apresiasi Zona KHAS Sumbar

Padang, Gatra.com - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), KH. Ma'ruf Amin mengaku terkesan dengan ekonomi syariah di Sumatera Barat saat ini, sebab telah memiliki zona Kawasan Halal Aman dan Sehat (KHAS).

Pernyataan itu diungkapkan Ma'ruf di hadapan awak media usai acara peringatan Milad ke-95 Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) pada Jumat, (5/5) .

"Saya melihat bahwa di Sumbar memang lebih dulu membuat komite daerah ekonomi syariahnya, dan sudah memiliki KHAS atau zona KHAS," kata Ma'aruf.

Ia juga mengapresiasi Sumbar yang mampu menjadi pelopor terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sangat bagus untuk perkembangan ekonomi di daerah Sumbar.

"Tidak hanya KDEKS saja, Sumbar yang memiliki banyak ragam kuliner saat ini, juga mendukung adanya zona KHAS tersebut," ujarnya.

Ma'ruf menjelaskan, setidaknya saat ini Sumbar memiliki dua daerah zona KHAS, yakni Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Hal tersebut tentunya menjadi contoh yang baik bagi daerah lain. Terlebih jika berkaitan dengan dunia kuliner yang aman, halal, dan sehat.

Konsep tersebut, lanjut Wapres, sejalan dengan falsafah Minangkabau "Adat Basandi Syara, Syara' Basandi Kitabullah". Terlebih, daerah Sumbar ini kental dengan kehidupan islami, sehingga memberikan basis dukungan yang kuat terhadap ekonomi syariah atau industri halal.

Ma'ruf menyebut, saat ini hampir di seluruh daerah Sumatera sudah hampir memiliki KDEKS. Mulai dari Sumbar, Sumatera Utara, Selatan, Riau dan lainnya. Terlebih di Sumatera mayoritas Islam, apalagi di Sumbar.

"Kemarin sebelum ke Sumbar, saya juga meresmikan Komite Ekonomi Syariah di daerah Bengkulu dan Jambi. Barangkali hanya Lampung saja yang belum," tutupnya.

Diketahui, Wapres RI datang ke Kota Padang dalam rangka untuk menghadiri puncak Milad ke-95 "Menyongsong Satu Abad Perti". Dalam kunjungan kerja kali ini, diturunkan 1.500 tim pengamanan, baik TNI maupun Polri.

54