Home Nasional Masa Kampanye Diprediksi Jadi Periode Paling Rawan Disinformasi Jelang Pemilu 2024

Masa Kampanye Diprediksi Jadi Periode Paling Rawan Disinformasi Jelang Pemilu 2024

Jakarta, Gatra.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto mengimbau masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi potensi disrupsi informasi secara masif pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menyebut, periode kampanye akan menjadi titik paling rawan bagi disrupsi informasi dalam tahun politik.

Adapun, disrupsi informasi itu dapat beredar dalam tiga bentuk. Pertama, misinformasi, yakni informasi keliru yang disebarkan tanpa maksud menyebabkan kegaduhan. Kedua, disinformasi, yakni informasi keliru yang sengaja disebar untuk menyebabkan kegaduhan. Ketiga, malinformasi, yakni informasi benar yang disebar untuk menyebabkan kekacauan.

"Memang kita kemudian harus mengantisipasi, pada saat nanti kampanye terjadi, maka disinformasi dalam ketiga bentuk ini akan semakin meningkat, sehingga kita betul-betul harus bersiap-siap mengambil langkah strategis menghadapi ini," kata Andi Widjajanto dalam seminar "Menangkal Disinformasi di Tahun Politik", di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Hal itu Andi paparkan berdasarkan data Organisasi Kemasyarakatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) pada 2021. Data itu memuat tren disrupsi informasi nasional pada tahun politik lalu, yakni pada Januari - Desember 2018.

Berdasarkan data itu, Andi menyatakan bahwa persebaran disinformasi sepanjang tahun politik jelang Pemilu 2019 lalu cenderung menyasar pihak-pihak tertentu. Tak terkecuali pemerintah pertahana, calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), pemerintah daerah, partai politik, dan tokoh publik.

"Disinformasi ini kecenderungannya terjadi pada saat pemilu, menyerang pemerintah atau pertahana, dan kemudian menyerang kandidat-kandidat yang ada, calon-calon yang ada," ujar Andi, dalam kesempatan itu.

Andi pun mengimbau masyarakat Indonesia untuk bersiap menghadapi serangan disrupsi informasi itu. Pasalnya, kata Andi, disrupsi itu merupakan hal yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari di tahun politik.

"Pasti terjadi, tidak mungkin dihindarkan, karena nanti mungkin ada hal-hal struktural yang belum bisa kita bereskan," tandasnya.

132