Jakarta,Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai aset yang diduga milik tersangka AKBP Bambang Kayun. Aset yang disita di antaranya obligasi dan beberapa uang dalam deposit.

"Aset dimaksud di antaranya berbentuk obligasi, sejumlah uang yang tersimpan dalam beberapa deposito dan rekening bank atas nama BK maupun orang kepercayaannya dan juga rumah," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu (3/5).

Baca Juga: Kasus Suap dan Gratifikasi AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke Pengadilan

Aset tersebut ternyata memiliki nilai total sebesar Rp12,7 miliar. Ali mengatakan penyitaan itu bagian dari aset recovery dari uang yang dinikmati tersangka.

Ali berharap, dengan adanya alat bukti tambahan yang disita dapat mempermudah jalannya proses persidangan.

"Berharap dalam proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim dalam putusannya dapat merampas untuk negara," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK akan segera melimpahkan berkas perkara Bambang Kayun ke Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan.

Diberitakan Gatra sebelumnya, kasus ini bermula saat adanya laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan surat hak ahli waris PT ACM. Terlapor adalah Emilya Said dan Herwansyah. Bambang saat itu menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM pada Bagian Penerapan Hukum di Biro Bantuan Hukum Mabes Polri. 

Emilya dan Herwansyah awalnya mau berkonsultasi. Ketiga orang itu bertemu di salah satu hotel di Jakarta pada Mei 2016. Di situ, Bambang mau membantu Emilya dan Herwansyah jika diberikan sejumlah uang dan barang.

Setelah disetujui, Bambang memberikan saran untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum dan keadilan ke Mabes Polri. Surat itu sejatinya dikeluarkan jika ada penyimpangan dalam penanganan perkara.

Beberapa bulan setelahnya, Bareskrim menggelar rapat untuk menentukan perlindungan hukum untuk Emilya dan Herwansyah. Pembicaraan itu menyimpulkan adanya penyimpangan pada proses penyidikan. Emiyla dan Herwansyah malah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Setelahnya, Bambang menyarankan Emilya dan Herwansyah untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia mendapatkan uang Rp5 miliar karena mengarahkan kedua orang itu.

Duit itu juga membuat Bambang rela membocorkan hasil rapat Divisi Hukum Bareskrim untuk dijadikan bahan praperadilan Emilya dan Herwansyah. Bantuan kotor itu membuat hakim memenangkan gugatan tersebut.

Kemenangan itu membuat Bambang dihadiahkan satu mobil mewah yang jenisnya dipilih sendiri pada Desember 2016. Namun, Emilya dan Herwansyah ditetapkan sebagai tersangka lagi oleh Bareskrim dalam kasus yang sama pada April 2021.

Penetapan tersangka itu membuat Bambang bekerja lagi untuk Emilya dan Herwansyah. Pengawalan kotor itu dibayar dengan uang Rp1 miliar.

Lebih jauh, dari hasil pemeriksaan tim penyidik KPK, AKBP Bambang Kayun diduga menerima aliran dana hingga total mencapai Rp50 miliar dari sejumlah pihak sebagai bentuk gratifikasi.

Baca Juga: Tanggapan Polri Terkait Penahanan AKBP Bambang Kayun

"Tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari berbagai pihak yang jumlahnya sekitar Rp50 miliar," kata Firli Bahuri, Ketua KPK.

Bambang Kayun kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 12 (a) atau Pasal 12 (b) atau Pasal 11 dan 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.