Jakarta, Gatra.com-- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku, merayu ke sejumlah pabrik yang krisis untuk menunda melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada buruhnya. Sebab begitu PHK akan berdampak menambah jumlah keluarga miskin.

"Begitu seorang buruh kena PHK maka bisa terjun bebas ke ranah kemiskinan. Yang menanggung bukan hanya yang terkena PHK, tetapi kakek, nenek, ayah, ibu, anak, istri suami jadi miskin," katanya dalam Peringatan Hari Buruh Internasional Tahun 2023 sekaligus Halal Bihalal, yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di Panasonic Manufacturing Indonesia, Pekayon, Senin (1/5/2023).

Hadir dalam acara itu antara lain, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Pemilik PT Panasonic Gobel Arif Rachmat Gobel, Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Mr Tomonobu Otsu, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Ketua Umum KRPI Rieke Diah Pitaloka, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasyid, Ketua Umum DPN APINDO Haryadi, Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai, Ketua Umum KSPSI 1973 Serta Ginting, serta para pekerja PT Panasonic Manufacturing Indonesia.

Dia mengaku sudah blusukan ke sejumlah pusat usaha seperti pabrik tekstil, sepatu, garmen. “Sampai saya juga beritahu ke Bu Menaker supaya ada kompromi yang berkaitan dengan salary khusus," tuturnya.

Menurut dia, para pekerja dan buruh yang termasuk penduduk usia produktif seperti sandwich. Para angkatan kerja dan buruh sebagai daging isi di tengah, kemudian dihimpit oleh dua roti di atas dan di bawahnya.

"Artinya ketika dia bekerja harus menghidupi generasi di atasnya mulai dari kakek, nenek, ayah ibu. Ke bawah dia bertanggung jawab pada anak, istri atau suami. Sehingga dia seperti sandwich, daging di tengah, dihimpit oleh dua roti di atas dan di bawah," jelasnya.

Jaminan Sosial

Muhadjir menyatakan, generasi sandwich harus diwaspadai jangan sampai menganggu proses upaya kita membangun pertumbuhan Indonesia. Pemerintah juga telah memiliki 5 skema jaminan sosial untuk angkatan kerja dan buruh, yakni, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

"Mestinya dengan 5 jaminan ini buruh pekerja bisa hidup lebih baik lebih nyaman tidak perlu khawatir masa depannya. Hanya kita memang berupaya keras supaya keanggotaan tenaga kerja kita yang sejauh ini masih di sektor formal, bisa kita perluas ke sektor informal," ucapnya.

Lebih lanjut, Menko PMK menerangkan bahwa upaya pemerintah dalam mengantisipasi generasi sandwich adalah dengan mengupayakan revitalisasi vokasi, di mana upaya tersebut untuk memastikan berbagai macam pendidikan dan pelatihan vokasi bisa compatible di dunia usaha.

Angkatan kerja Indonesia semakin hari semakin besar, yang merupakan bagian dari bonus demografi yang rengah dialami Indonesia. Bahkan, kata Muhadjir, pemerintah harus mengupayakan lapangan pekerjaan 3,6 juta per tahun.

Oleh karena itu, revitalisasi vokasi sebagai bagian dari upaya memanfaatkan bonus demografi diharapkan bisa berhasil dan menjadikan angkatan kerja yang produktif sejahtera, dan membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Saya mohon betul kerja samanya para pelaku industri, pelaku usaha, pemerintah, organisasi penyedia lapangan kerja bisa bekerja sama dengan baik bahwa bonus demografi kita bisa kita panen, bukan menjadi musibah demografi," ungkapnya.