Kota Mojokerto, Gatra.com - Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari meninjau sejumlah tempat pelayanan publik seperti Mal Pelayanan Publik Gajah Mada, Badan Pengelola keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Wahidin Sudiro Husodo pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran Rabu (26/4).

“Saya ingin melihat secara langsung bagaimana (kondisi) di masing-masing instansi khususnya yang memberikan pelayanan publik. Jadi hari pertama sudah harus full. Jangan sampai ada kebutuhan masyarakat yang terkendala pelayanan kita,” jelas perempuan yang akrab disapa Ning Ita tersebut.

Ia menjelaskan meski ada beberapa instansi vertikal yang belum bisa memberikan pelayanan pada hari pertama pascacuti lebaran, pelayanan milik Pemkot Mojokerto sudah dapat diakses oleh warga di MPP Gajah Mada.

Baca juga: Pj Wali Kota Batu: Hari Pertama Masuk Kantor, Semangat Baru Tingkatkan Pelayanan

"Masih banyak instansi vertikal yang belum buka secara maksimal sehingga ini mungkin menjadi bahan bagi saya untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi vertikal tersebut agar bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal, terpusat di satu tempat yaitu MPP Gajah Mada sesuai dengan amanat dari MenPAN-RB," tuturnya.

Ning Ita juga menyampaikan bahwa untuk lebih mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat, pelayanan pajak yang ada di kantor BPKPD rencananya akan dipindahkan ke MPP Gajah Mada.

"Saya akan melakukan peralihan pelayanan pajak yang semula terbagi dua di MPP Gajah Mada dan di kantor BPKPD akan kami pusatkan semuanya di MPP Gajah Mada. Karena di BPKPD terkendala dengan ketersediaan lahan parkir yang harus berhimpitan dengan kebutuhan parkir bagi ASN yang berdinas di BPKPD. Berbeda dengan lahan parkir di MPP Gajah Mada yang sangat representative," terangnya.

Baca juga: Libur Lebaran, Jumlah Kendaraan Menuju Kota Batu Capai 786.309 Unit

Selain penyediaan tempat pelayanan publik yang representative, Ning Ita juga berencana untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi menjadi satu sebagaimana arahan Menteri Pendayagunaan Aparatus negaran dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas. Sehingga nantinya akan mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

"Jadi kalau berbicara tenaga kesehatan maka cukup ada satu aplikasi saja di mana ini diintegrasikan dengan seluruh pemberi layanan termasuk instansi terkait hal tersebut. Jadi kami akan upayakan untuk mengintegrasikan ini supaya lebih memudahkan masyarakat, sosialisasinya juga lebih gampang dan masyarakat tidak bingung," tuturnya.