Jakarta, Gatra.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, mengatakan bahwa munculnya ancaman pembunuhan dari seorang ASN BRIN bernama Andi Pangerang Hasanudin (APH) merupakan salah satu indikator lemahnya penataan sumber daya manusia (SDM) di BRIN. Khususnya usai peleburan seluruh Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan lembaga litbang secara nasional ke dalam BRIN.

“Oleh karena itu pemerintah sebaiknya segera mempertimbangkan pengembalian lembaga iptek seperti BATAN, LAPAN, BPPT dan LIPI ke format semula agar proses pembinaan SDM dapat optimal,” kata Mulyanto dalam keterangan resminya, Selasa, (25/4/2023).

Mulyanto menilai perbuatan APH sangat tidak patut dicontoh dan jauh dari sikap seorang peneliti. Menurutnya, jiwa peneliti itu toleran, sistematis, obyektif, rasional, dan bukan main ancam membunuh bila ada perbedaan dalam metodologi suatu permasalahan.

"Ini kan memalukan sekaligus membahayakan. Ancaman pembunuhan terhadap sekelompok orang itu bukan perkara remeh temen dan bisa dimaklumi. Ini bukti kesekian kalau pembinaan SDM di BRIN amburadul. Karena itu kepada BRIN harus ambil tindakan," ujar Mulyanto yang juga anggota Komisi VII DPR itu.

Mulyanto menambahkan perbuatan APH makin menguatkan temuan Ombudsman RI sebelumnya yang memberi catatan terkait peralihan SDM BRIN bahwa rekruitmen peneliti tersebut melanggar prosedur, lemah koordinasi, dan tidak dipersiapkan dengan baik.

Akibatnya, kata Mulyanto, banyak peneliti yang tidak dapat kursi serta tidak melaksanakan kegiatan penelitian karena terkendala dengan belum jelasnya tugas dan fungsi, hingga terbatasnya peralatan lab, aset, struktur organisasi, dan anggaran riset.

"Sampai hari ini masa transisi dan konsolidasi tersebut belum tuntas. Bahkan Komisi VII DPR RI telah merekomendasikan secara resmi kepada pemerintah dalam kesimpulan rapat kerjanya untuk mengganti Kepala BRIN yang sekarang,” tutur Mulyanto.

Lebih jauh, Mulyanto menyoroti BRIN yang telah menjadi lembaga super body, tersentralisasi,dan gemuk. Akibatnya, kata dia, bukan hanya lamban bergerak tetapi riskan terhadap penyakit degeneratif.

“Selain itu banyak regulasi perundangan yang dilanggar dengan peleburan kelembagaan iptek yang dipaksakan ini," imbuh Mulyanto.

Seperti diketahui, ramai di media sosial baru-baru ini soal ancaman pembunuhan yang dilontarkan oleh APH kepada warga Muhammadiyah yang ia tulis melalui kolom komentar di sebuah status di Facebook. Usut punya usut, ia melontarkan ancaman itu lantaran ia marah karena Muhammadiyah tak sepakat untuk melaksanakan Hari Raya Idulfitri pada 22 April 2023 lalu.

“Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari gema Pembebasan? Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu,” tulis AP Hasanuddin.

Komentar itu ia tulis dalam menanggapi komentar lainnya dari seorang profesor riset astronomi dan astrofisika RBIN, Thomas Djamaluddin. Dalam komentarnya, Thomas menyentil Muhammadiyah yang melakukan perayaan Idulfitri di beda hari dengan ketetapan pemerintah.

“Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat shalat Ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas,” tulis Thomas.

Meski begitu, dalam gambar yang beredar di media sosial, APH telah menuliskan permintaan maaf. Dalam suratnya itu pun ia telah mengakui bahwa memang dirinyalah yang menuliskan komentar berbau pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah.

“Komentar di Facebook tertanggal Minggu, 23 April 2023 di akun Thomas Djamaluddin yang berbau ancaman pembunuhan kepada Muhammadiyah adalah benar dan sesadar-sadarnya dari saya pribadi. Saya berkomentar demikian dilandasi dari rasa emosi dan ketidakbijaksanaan saya saat melihat akun tersebut diserang oleh sebagian besar warga Muhammadiyah yang tidak terima oleh unggahan di akun tersebut,” tulis APH dalam suratnya.