Jakarta, Gatra.com- Mahfud MD melalui akun Instagramnya @mohmahfudmd mengumumkan aturan terbaru ihwal pelaksanaan halal bihalal di kantor pemerintahan.

Mahfud yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Ad Interim mengimbau penundaan kegiatan Halal Bihalal di instansi pemerintahan hingga awal pekan kedua setelah Hari Raya Idufitri 1444 Hijriah.

"Selaku Menteri PANRB ad interim, secara resmi saya mengumumkan, semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non Kementerian/BUMN/TNI/POLRI, jika merencanakan Halal Bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," ujar Mahfud dalam akun instagramnya, dikutip Senin (24/4).

Ia menegaskan agar pada pekan pertama usai cuti bersama lebaran yaitu pada tanggal 24-30 April 2023 tidak diadakan acara halal bihalal dan lainnya (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di lingkup pemerintahan.

"Setelah rentang waktu itu, baru boleh mulai diadakan," jelas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut.

Adapun Mahfud mengatakan surat perintah aturan tersebut bakal segera dikirimkan ke masing-masing kantor dan instansi pemerintahan.

Sebelumnya, pagi ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau pemudik termasuk ASN, Polri dan TNI agar menunda perjalanan kembali ke Jabodetabek. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari penumpukan puncak arus balik kendaraan pemudik di tol Trans Jawa dan tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang diperkirakan terjadi pada 24-25 April 2023.

Jokowi menyebut berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setidaknya akan ada 203.000 kendaraan per hari yang akan melakukan perjalan balik mudik melalui tol Japek. Padahal, jumlah normalnya hanya di kisaran 53.000 kendaraan per hari.

"Pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal balik mudik setelah tanggal 26 april 2023," ujar Jokowi dalam keterangan resmi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden (24/4).