Jakarta, Gatra.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan pedoman asesmen penerapan faktor Environmental, Social, and Governance (ESG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah, mengatakan, pedoman asesmen ini menjadi acuan bagi BPKP dalam menilai penerapan ESG pada BUMN di triwulan II tahun 2023.

“Pedoman ini bertujuan untuk mendukung peningkatan value BUMN dengan mengintegrasikan ESG dan juga mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,” katanya dalam siaran pers, Selasa (18/4).

Ia menjelaskan, pedoman tersebut berisikan indikator-indikator lingkungan, sosial, tata kelola, dan ekonomi untuk memotret kualitas penerapan ESG pada sekitar 23 BUMN. Potret penerapan faktor-faktor ESG ini ditujukan untuk mengidentifikasi Area of Improvement (AoI) untuk meningkatkan kualitas implementasi ESG pada masing-masing BUMN dan selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah.

Asesmen ini diharapkan dapat mengakselerasi dukungan BUMN terhadap tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu langkah awal adalah menganalisis sustainability report yang diterbitkan.

“BPKP juga mendorong BUMN untuk terus berkomitmen mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam mengintegrasikan ESG dalam keputusan yang diambil oleh organ perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely, memberikan dukungan kuat atas kegiatan BPKP untuk mendukung inisiatif BUMN dalam menegakkan pelaporan dan implementasi ESG secara berkesinambungan.

Menurutnya, hal itu merupakan suatu keniscayaan karena BUMN perlu mendapatkan rated pendanaan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan secara berkesinambungan. ESG penting dan prioritas BUMN di dalam menjalankan usaha-usaha BUMN.

Vice President of Engagement Monash University Indonesia, Grace Wangge, mengatakan Pedoman Asesmen ESG yang diterbitkan ini sangat signifikan untuk mendorong penerapan ESG pada BUMN. Senada dengan pernyataan Grace, System Lead for Sustainable Finance at the ClimateWorks Centre, John Vong, menyatakan hal serupa.

“Pedoman Asesmen ESG ini akan mengakselerasi perkembangan target dekarbonisasi Indonesia bagi seluruh BUMN,” ujarnya.

Diketahui, sejak tahun 2022, BPKP telah berkolaborasi dengan para ahli dari Monash University Indonesia dan ClimateWorks Centre dalam pengembangan kapasitas auditor intern dalam pengawasan ESG, salah satunya dengan menerbitkan pedoman asesmen ESG tersebut. Beberapa kegiatan lainnya yang telah dilakukan yaitu pelatihan, seminar, dan focus group discussion.