Jakarta, Gatra.com - Pembahasan Omnibus Law RUU Kesehatan yang ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ternyata didukung oleh banyak forum tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Sebanyak 17 forum nakes telah menemui dan menyatakan dukungan mereka kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dukungan ini disampaikan langsung kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Dalam pertemuan itu, 17 forum nakes ini membahas beberapa isu yang dinilai mereka perlu dibenahi. Salah satunya soal kurangnya dokter spesialis di Indonesia karena mekanisme yang dipersulit.

"Contoh, Dokter Tony, warga negara Indonesia lulusan ortopedi dari luar negeri, masuk Indonesia susah Pak Menteri," ucap Perwakilan dari Forum Dokter Susah Praktek (FDSP) dalam negeri dan Diaspora, Benutomo Rumondor di Jakarta, Senin (18/4).

Baca juga: Disejajarkan Dengan Narkoba di RUU Kesehatan, Awal Matinya Industri Tembakau?

Benu juga mengatakan, ketika Dokter Tony melamar di rumah sakit di Singapura, proses rekrutmen di sana sangat cepat. Hingga saat ini, Dokter Tony bisa praktik di Singapura secara tenang.

"Sementara, kita (Indonesia) butuh banyak dokter spesialis," ucap Benu lagi.

Wakil ketua FDSP ini juga bercerita soal salah satu dokter spesialis bedah syaraf lulusan Jerman. Tanpa menyebut identitas, dokter ini dikatakan adalah seorang kepala neurologi di salah satu rumah sakit ternama di Jerman. Benutomo bercerita, proses kembali ke Indonesia sangat sulit meskipun dokter spesialis ini sangat ingin.

"Padahal, rumah sakit sudah siap menerima. Tapi, karena birokrasi pada saat itu, dokter ini kembali ke Jerman," katanya.

Baca juga: Banyak Masalah Harus Selesai Sebelum 2024, Menkes Budi: Enggak Punya Waktu Mikirin Somasi

Benutomo juga pernah menemukan kasus dokter Indonesia yang justru berpikiran sempit saat ia menjabat direktur salah satu rumah sakit besar di Indonesia. Dokter itu adalah ahli bedah tunggal di rumah sakit yang ia bina. Sebagai direktur, ia ingin menambah jumlah personel, tapi ditolak oleh dokter bedah tunggal dengan alasan ia masih mampu menangani jumlah pasien di rumah sakit itu.

"Suatu saat, malam-malam saya panggil dokter ini, ada pasien gawat darurat, dokter itu justru bilang dia capek," kata Benutomo.

Berkaca pada satu kasus ini, ia menilai ada beberapa dokter yang punya mindset "melindungi lahan". Padahal, konsep baru dalam kedokteran di luar negeri, contohnya dalam akreditasi rumah sakit, itu punya sistem kredensial dan rekredensial, yaitu menilai kompetensi seorang dokter.

Selain minimnya jumlah dokter spesialis, 17 forum nakes ini juga menyuarakan soal cara uji kompetensi dokter yang saat ini mengacu pada sistem satuan kredit profesi (SKP) dari IDI. Perwakilan nakes ini menolak adanya organisasi profesi tunggal di Indonesia dan mendukung Kemenkes agar mengambil peran untuk menaungi semua organisasi profesi di sektor kesehatan.

Daftar 17 Organisasi Nakes untuk yang hadir, antara lain:

- Farmasi Indonesia Bersatu (FIB)

- Kesatuan Aksi Memperjuangkan Profesi Apoteker Indonesia (KAMPAK)

- Pemerhati Pendidikan & Pelayanan Kesehatan Indonesia

- Forum Dokter Susah Praktek (FDSP) Diaspora & Dalam Negeri

- Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI)

- Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia (PASI)

- Masyarakat Farmasi Indonesia (MFI)

- Forum Pejuang STR (tidak hadir)

- Persatuan Honorer Nakes Indonesia (PHNU)

- Forum Bidan Desa (Forbides)

- Siti Fadillah Foundation

- Dewan Kesehatan Rakyat

- Aliansi Apoteker dan Asisten Apoteker Peduli Negeri (AAPN)

- Korban Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (PN UJAI)

- Persatuan Honorer Nakes Indonesia (PHNI)

- Forum Pejuang Perawat

- Lembaga Pemerhati Perawat Indonesia (LPPI).