Asahan Gatra.com - Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  kabupaten Asahan Sumatera Utara menangis dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD  dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Asahan. 

 

Mereka mengadukan nasibnya yang masih terkatung-katung selama tiga tahun yang tidak dipekerjakan dan digaji  sejak dinyatakan lulus sebagai PPPK. "Tolonglah nasib kami ini pak, sudah tiga tahun  tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan," teriak mereka sambil menangis histeris. 

 

Mereka tumpah ke gedung DPRD Asahan, Senin siang (17/4) menuntut haknya sekaligus  tanggung jawab Pemkab Asahan yang sampai saat ini dinilai tidak perduli terhadap nasib mereka. 

 

"Kami sudah ke Jakarta, mengadu ke Menteri Pendidikan, kami sudah mengadu ke propinsi, semua menyatakan bahwa persoalan kami ini tanggungjawab Pemkab Asahan," ujar mereka dihadapan anggota Komisi A DPRD Asahan.

 

Pemkab Asahan dinyatakan harus bertanggungjawab sepenuhnya karena Pemkab Asahan yang telah mengangkat mereka menjadi PPPK. Namun ironinya, sampai saat ini Pemkab Asahan tidak perduli dan membiarkan nasib mereka terkatung-katung,  sejak dinyatakan lulus tahun 2021. 

 

Asih Gunawan Susanto Gultom, salah seorang guru PPPK mengaku, mereka bukan saja lelah menunggu kepastian dari Pemkab Asahan, mereka juga telah banyak menghabiskan uang. "Saat ke Jakarta mengirim utusan untuk mengadu ke Menteri, kami iuran. Berapalah gaji kami sebagai guru honorer," ujarnya kepada Gatra.com.

 

Guru honorer yang mengajar di Sekolah Dasar di desa  Sei Lebah  kecamatan Sei Kepayang kabupaten Asahan ini menyatakan, ada sebanyak 366 guru honorer yang dinyatakan lulus PPPK dengan passing grade satu oleh Pemkab Asahan pada tahun 2021. Namun sampai saat ini tidak mendapat penempatan dan gaji. "Kami bingung sudah tiga tahun nasib kami begini. Sampai kapan, masak tidak ada penyelesaiannya dari Pemkab Asahan," sebut dia.