Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi membeberkan dalam waktu dekat pemerintah berencana merevisi aturan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng seiring dengan pasokan MinyaKita yang mulai menipis. Rencana revisi ketentuan DMO, kata Arief, bakal dibahas dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi Kalau ini (DMO) nanti Pak Luhut yang akan mengkolaborasikan seluruh Kementerian dan Lembaga. Harusnya minggu lalu, tapi mungkin sedang keluar (ada urusan)," ujar Arief saat ditemui di Kantor Pos Pusat Kota Bekasi, Sabtu (15/4).

Arief mengatakan, rencananya insentif DMO yang dinikmati produsen akan dikurangi. Diketahui, saat ini ketentuan perbandingan DMO dengan kuota ekspor adalah 1:6. Artinya produsen bisa mengekspor CPO dengan jumlah enam kali dari jumlah CPO yang disalurkan untuk kebutuhan dalam negeri.

Arief menyebut perbandingan kuota DMO CPO akan diturunkan lebih rendah lagi untuk meningkatkan pasokan bahan baku MinyaKita di dalam negeri. Dengan demikian, harga MinyaKita di masyarakat dapat ditekan tidak merangkak naik.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita sebesar Rp14.000 per liter. Namun, menyitir data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, Kementerian Perdagangan harga rata-rata MinyaKita secara nasional per 14 April 2023 sebesar Rp15.000 per liter. Harga tersebut sudah di atas HET dan bila dibandingkan harga rata-rata pada akhir Desember 2022, MinyaKita telah mengalami kenaikan 6,38%.

"Mungkin dalam waktu dekat akan dikumpulkan lagi (rapat dengan pengusaha), termasuk untuk DMO dari 1:9, kemudian 1:6, mungkin ke depan akan 1:4," jelas Arief.

Adapun untuk menghadapi kebutuhan puasa dan lebaran Idulfitri, menurut Arief sebelumnya para produsen telah menyepakati untuk memasok MinyaKita kepada dua BUMN sektor pangan yaitu Bulog dan ID Food. Jumlah MinyaKita yang dipasok produsen ke dua perusahaan pelat merah tersebut sekitar 29 juta liter.

"Supaya pemerintah melalui BUMN pangan dan Bulog punya stok," kata Arief.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan meningkatkan target DMO untuk program MinyaKita dari 300.000 ton menjadi 450.000 ton per bulan. Target penyediaan DMO itu berlaku untuk periode Februari hingga April 2023. Kemendag mengklaim, ketentuan penambahan DMO tersebut dapat menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng di pasaran.