Jakarta, Gatra.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menegaskan, adanya ketidakefektifan di jajarannya dalam pengembangan inovasi layanan pemerintah. Azwar menyebut saat ini aplikasi penunjang pelayanan pemerintah sudah terlalu banyak. Namun, pernyataan itu justru berkebalikan, saat dua deputi justru luncurkan aplikasi baru.

Hal ini terjadi dalam acara Sosialisasi Tata Kelola Jabatan Fungsional Dosen berdasarkan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023. Pada awal pemaparan, Anas mengatakan Kementerian akan berupaya untuk memangkas jumlah aplikasi yang ada. "Di daerah-daerah, lembaga-lembaga banyak sekali aplikasi. Sehingga, ribuan aplikasi ini menyusahkan rakyat," katanya dalam acara yang digelar secara daring, Jumat (14/4).

Menteri PANRB menyebutkan, sampai saat ini, pemerintah telah memiliki 27 ribu aplikasi. Hampir semua inovasi memiliki aplikasi tersendiri. "Atas saran bapak Presiden, kita sekarang diminta untuk melakukan interoperabilitas Sehingga, inovasi yang baik ke depan bukan untuk bisa membuat aplikasi," ucap Anas lagi.

Tak lama setelah Anas menyampaikan rencana pemerintah ini, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANB, Alex Denni justru meluncurkan satu aplikasi baru yang juga punya platform versi website.

Alex hanya menjelaskan singkat platform baru yang masih dalam tahap percobaan ini, atau masih dalam tahap pilot project. Pilot Project Smart ASN ini disebutkan sebagai integrasi dari beberapa sistem yang sudah dimiliki oleh Kementerian PANRB.

"Ini akan menjadi single platform kita di front end sehingga akan lebih mudah kita lihat ASN kita kolaborasinya, talent-nya, learning-nya dan sebagainya," ucap Alex di tengah pemaparannya soal jabatan fungsional dosen pada acara yang sama.

Penyebutan program ini hanya sekilas dan tidak dijelaskan lebih detail. Belum disebutkan, apakah dengan adanya Smart ASN, Kemenpan-RB akan menutup aplikasi-aplikasi lain yang mungkin mirip dari segi fitur. Sehingga langkah untuk mengurangi jumlah apliksi layanan juga tetap dilakukan.

Setelah Alex, Kementerian PANRB pun mengumumkan adanya aplikasi baru. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryono Dwi Putranto memperkenalkan satu produk tambahan sebagai digitalisasi fungsi kerja yang menjadi wewenangnya. Haryono memperkenalkan aplikasi Dispakati (Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi)

Aplikasi ini dihadirkan sebagai sarana pengganti penilaian angka kredit yang disebut akan berubah dari konvensional ke konversi dan integrasi.

Haryono menyebut, para dosen atau peserta yang hadir menyaksikan pemaparan daring ini tidak perlu paham cara hitung dari konvensional ke konversi dan integrasi. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya, dan masih membuat bingung peserta sampai akhir acara.

Peluncuran aplikasi ini sempat diprotes langsung oleh para peserta yang menonton melalui YouTube. Pasalnya, saat ini pengajuan Angka Kredit sudah punya sistem tersendiri dan juga ada kendala yang belum terselesaikan.