Purworejo, Gatra.com -  Pemerintah akan memberikan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang pembagiannya dilakukan langsung oleh Perum Bulog. Kepala Dinas Sosial Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosdaldukKB) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Ahmat Jainudin mengatakan saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Jumlah KPM di Kabupaten Purworejo yang akan menerima bantuan CPP sebanyak 73.268 keluarga. Jumlah tersebut tesebar di 494 desa dan 16 kecamatan yang ada.

"Bantuan ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Lebaran atau bulan puasa. Kebetulan saja momentum pembagiannya mendekati Hari Raya Idulfitri. Tapi jika bantuan itu memang berpengaruh atau bisa membantu KPM jelang hari raya, ya..kami berharap kalau bisa, sebelum Lebaran sudah tersalurkan," kata Jainudin, Rabu (12/04/2023).

Meskipun penyalurannya ditangani langsung oleh Perum Bulog, tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo tidak lepas tangan terhadap program tersebut. Program ini merupakan kerjasama pemerintah pusat dengan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA).

Pemkab Purworejo, melalui Dinsosdaldukkb dan pemerintah desa tetap bersinergi dalam melakukan verifikasi data calon penerima bantuan CPP. Sebab, sumber data penerima bansos CPP itu dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Sehingga, Pemda perlu menvalidasi data calon penerima agar bansos bisa tepat sasaran.

"Untuk proses verifikasi dan validasi data akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jadi, pemerintah desa diberikan otoritas untuk mencoret data penerima yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, tidak ditemukan alamat, salah satu nama yang tercatut dua kali dan KPM tidak lagi miskin," jelas Jainudin.

Kemudian, lanjutnya, pemerintah desa diperkenankan mengusulkan pengganti calon penerima bansos CPP sejumlah data yang tercoret. Dengan syarat, data pengganti adalah warga desa setempat memenuhi kriteria miskin.

Kriteria miskin yang dimaksud adalah, kondisi keluarga rawan pangan, anggota keluarga ada yang terkena stunting, serta rawan gizi buruk dan belum mendapatkan bantuan sosial. "Kami juga meminta pihak desa untuk menentukan titik distribusi ketika Bulog mendroping barang, boleh di balai desa, balai RW, atau gedung pertemuan," tambahnya.

Adapun timeline verifikasi dan validasi (verval) data tersebut digelar selama dua hari mulai Rabu (12/4/2023) dan Kamis (13/4/2023). Setelah selesai, hasil verifikasi data akan diserahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo melalui camat masing-masing.

"Apabila verval selesai, rencananya Senin (17/4/2023) sudah bisa droping beras. Masing-masing KPM memperoleh 10 Kg. Rencananya, bansos itu akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa, bantuan sosial tersebut bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus mencegah agar harga beras tak melambung jelang Lebaran 2023 ini.