Jakarta, Gatra.com- Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yudha Mediawan menyebut bahwa, tender paket khusus Ibu Kota Negara (IKN) sebanyak 101 paket yang nilainya mencapai Rp26,8 triliun telah berstatus terkontrak.

Menurut Yudha sampai saat ini total paket IKN pada Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perumahan sebanyak 158 paket senilai Rp51,38 triliun. Dan Rp26,8 triliun tersebut hanya 63,92% dari total kontrak.

“Paket yang sedang dilelang sebesar 9,49% atau 15 paket dengan rincian sudah penetapan sebanyak 5 paket senilai Rp85,3 miliar dan belum penetapan sebanyak 10 paket senilai Rp1,86 triliun," kata Yudha dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Yudha juga mengatakan, sebanyak 15 paket IKN atau 9,49% paket senilai Rp1,95 triliun sedang proses tender. Paket tinder tersebut roncianya di antaranya, 5 paket diantaranya sudah penetapan dengan nilai Rp85,3 miliar, dan 10 paket belum penetapan senilai Rp1,86 triliun.

Untuk itu, dari total 158 paket tender khusus IKN terdapat 42 paket yang nilainya sekitar Rp22,55 triliun yang belum proses tender. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan penyediaan jasa konstruksi dan dokumen-dokumen pendukung proses lelang.

Di sisi lain, Yudha juga menjelaskan terkait peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), Yudha mengatakan saat ini tercatat sudah sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya 50 ribu produk. "Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95% dari Pagu atau sebesar Rp118,94 triliun," ujarnya.

Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia. "Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain," katanya.

Dikatakan Yudha, saat ini ada kurang lebih 80 instansi di luar Kementerian PUPR yang telah melakukan pengadaan barang dan jasa di e-katalog sektoral, terdiri dari 14 Pemerintah Provinsi, 65 Pemerintah Kota/Kabupaten, dan 1 instansi pendidikan yakni Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.

Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan hingga 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket dengan status sudah terkontrak 45,25% atau 1.167 paket, sudah Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.

"Sementara sebesar 35,13% atau 906 paket dalam proses lelang, dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan, dan 105 paket sudah penetapan," ujarnya.