Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Maluku. Dalam kunjungannya tersebut, dia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar terus berupaya meningkatkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya dan gencar melibatkan masyarakat dalam meningkatkan inovasi daerah.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, semakin banyak OPD dan masyarakat yang terlibat dalam proses pengembangan inovasi daerah, membuka peluang bagi daerah untuk memiliki inovasi dengan tingkat kematangan maksimal. Adapun kematangan inovasi dikatakan maksimal ketika telah melalui serangkaian uji coba dan mendapat nilai 111 dalam Indeks Inovasi Daerah (IID). Yusharto menekankan daerah agar segera melaporkan inovasi tersebut kepada pemerintah pusat melalui BSKDN.

"Inovasi itu sebagai ekosistem jangan sampai hanya berdiri sendiri tanpa kita kembangkan menjadi ekosistem yang melibatkan lebih banyak orang, berikut yang melibatkan lebih banyak OPD dan masyarakat," terang Yusharto dalam keterangannya, Selasa (11/4/2023).

Dalam kesempatan itu, Yusharto mengungkapkan inovasi perlu menjadi dasar bagi daerah dalam menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, dia berharap RKPD yang disusun mengacu pada kebutuhan masyarakat sehingga manfaat dari setiap kegiatan yang termuat dalam RKPD lebih terasa.

"Kami hadir di sini kebetulan baru dari Bula (Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur) yang menjadikan tema Musrenbang mereka tahun ini adalah inovasi. Kami mengajak teman-teman di Bula untuk mulai berpikir bahwa inovasi itu bukan sesuatu yang mahal, yang harus ada anggarannya tapi melekat pada setiap kegiatan yang menjadikan masyarakat sebagai penerima manfaat terbesar dalam bentuk pelayanan jadi lebih murah, lebih mudah dan lebih baik," jelasnya.

Sejalan dengan itu, Yusharto mengungkapkan, guna mendukung persebaran inovasi yang lebih merata, ke depan pihaknya berencana menambah jumlah penerima Innovative Government Award (IGA). Kegiatan tersebut merupakan ajang penghargaan nasional bagi daerah terinovatif yang diinisiasi oleh BSKDN Kemendagri.

"Untuk memperlebar rentang penerima Pak Kaban (Bappeda Maluku) kami menambah jumlah yang akan menerima award. Provinsi yang tadinya 5 ini menjadi 7, begitu juga dengan kabupaten berikut kota yang mengikuti program IGA. Pada tahun 2023 karena kita akan berhadapan dengan pelaksanaan kampanye di bulan Oktober kami akan merencanakan percepatan penyelenggaraan IGA," beber dia.