Jakarta, Gatra.com – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menginstruksikan 8 kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk melaksanakan perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Zudan dalam keterangan pers, Senin (10/4), mengatakan, Mendagri Tito juga selaku kepala BNPP meminta jajaran BNPP untuk memberikan pelayanan lebih ramah dan praktis sebagai representasi kemajuan produk Indonesia.

Menurut Tito, salah satu wajah terbaik dari pelayanan BNPP tergambar pada PLBN yang telah beroperasi. Pembangunan PLBN bukan hanya untuk mengatasi pelintas batas yang masuk dan keluar Indonesia dengan jalur tidak resmi.

Baca Juga: BNPP-BRIN Rumuskan Program Adaptif Pengembangan Perbatasan Negara

“Pembangunan PLBN juga terus didorong untuk terus mengedepankan nasionalisme serta pemenuhan kebutuhan dan keselamatan masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan negara,” ujarnya.

Terkait itu, Zuan meminta kepada 8 PLBN yang beroperasi di Indonesia untuk terus membangun komunikasi bersama Customs, Immigration, Quarantine, And Security (CIQS) yang saat ini telah mengikuti standar operasi nasional dan internasional.

Selain itu, Zudan juga meminta ke-8 kepala PLBN dan jajaranya terus membangun komunikasi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Tugas (Satgas) Pengaman Perbatasan (Pamtas) untuk tetap memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Jangan lupa salam, sapa, dan senyum. Tolong teman-teman PLBN bersama dengan imigrasi, kepabeanan dan bea cukai di dalam memberikan pelayanan berikan pelayanan paling ramah, simple, dan dibuat semudah mungkin, SOP dipenuhi,” katanya.

Zudan menerangkan, beberapa alasan kenapa harus meningkatkan pelayanan publik. Pertama, pelayanan publik negara yang dilakukan PLBN sifatnya monopolistik, menghasilkan komoditas yang sama namun berbeda karakteristiknya.

Kedua, lanjut Zudan, pelayanan PLBN tidak bisa tergantikan oleh pihak swasta manapun. Salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan PLBN adalah pengakuan dari masyarakat.

“Yang perlu kita utamakan adalah perilaku pelayanan, setelah itu pada aspek keakuratan pelayanan. Kualitas pelayanan prilaku tercermin dari petugas pelaku pelayanan dan keakuratan produk layanan,” ujarnya.

Zudan juga menyampaikan hal lain yang menjadi fokus pihaknya, yakni brand awareness institusional PLBN. Ia meminta 8 PLBN memasang papan nama institusi BNPP berjenjang hinga tingkat kedeputian.

Menurutnya, melalui branding institusi ini menjadikan BNPP dan PLBN menjadi satu kesatuan. PLBN adalah produk pelayanan publik dari BNPP di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, dan pelayanan keamanan.

“Setiap PLBN kita coba pajang papan nama BNPP, jadi kita perkuat branding BNPP, sehingga setiap orang yang melewati PLBN mengetahui BNPP,” kata Zudan.

Sebagai informasi, saat ini BNPP telah mengoperasikan 8 PLBN, yakni PLBN Entikong, PLBN Badau, dan PLBN Aruk di Kalimantan Barat.

Baca Juga: Prof. Zudan Ajak Jajaran BNPP Branding Wilayah Perbatasan

Kemudian PLBN Motamasin, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta PLBN Skouw dan PLBN Sota di Papua.

Saat ini, BNPP akan segera meresmikan 5 PLBN lainnya, yakni PLBN Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri); PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

“Selain itu, PLBN Napan di Timor Tengah Utara, NTT; dan PLBN Yetetkeun di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan,” katanya.