Pekanbaru, Gatra.com – Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti, H. Asmar, memastikan roda pemerintahan terus berjalan pasca-peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK RI terhadap Bupati Muhammad Adil.

Asmar mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur Riau, Syamsuar,  bahwa seluruh tanggung jawab dan kebijakan pemerintah daerah saat ini diserahkan kepadanya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kepulauan Meranti.

"Roda pemerintahan tetap jalan. Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kita masih menunggu SK dari Mendagri usulan Pemprov Riau," kata Asmar, Sabtu (8/4).

Terkait OTT yang terjadi, Asmar menegaskan, menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. "Masalah itu, kita serahkan ke penegak hukum yang bersangkutan," ujarnya.

Terkait penyegelan sejumlah kantor oleh KPK, Asmar juga memastikan tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. "Itu tidak bisa kita ganggu, kita tunggu perintah KPK," tuturnya.

Asmar menegaskan, roda pemerintahan di Kepulauan Meranti akan terus berjalan dan dimaksimalkan. "Pekerjaan kita tetap jalan, pelayanan ke masyarakat kita primakan yang utama," katanya.

Terkait pemeriksaan sejumlah pejabat dan ASN oleh tim KPK, Asmar mengatakan, menunggu keterangan resmi dari KPK. Kendati begitu, Asmar mengaku tidak mengetahui siapa-siapa saja pejabat yang dibawa dan diperiksa oleh KPK. 

"Kita kalau bahasa politik kurang 86, masalah terlibat atau tidak saya tidak tahu," tuturnya.

Ia mengatakan, apabila memang ada kepala OPD maupun pejabat yang dibawa KPK, pihaknya akan segera mencarikan pengganti untuk mengisi. "Secepatnya akan kita isi, kita akan koordinasi dulu dengan BKPSDM dan Sekda. Jadi ini cepat berjalan dan tidak terlambat," pungkasnya.