Jakarta, Gatra.com- Polri menyatakan bakal melakukan penjemputan paksa terhadap Dito Mahendra untuk dimintai keterangan kasus kepemilikan senjata ilegal.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menyebutkan penjemputan paksa tersebut dilakukan setelah Dito mangkir dua kali dari pemeriksaan.

"Yang bersangkutan tidak menghadiri atau mangkir panggilan kami kedua, tentu saja kami akan ambil langkah penyidik akan membawa perintah membawa," kata Djuhandani saat dikonfirmasi, Kamis (6/4).

Akan tetapi, Djuhandani belum menjelaskan secara rinci kapan penjemputan paksa ini bakal dilakukan.

Lebih lanjut, Djuhandani juga membatah soal klaim Dito bahwa senjata tersebut memiliki surat atau teregister di Kodam IV Diponegoro, Jawa Tengah.

"Kami sudah konfirmasi bahwa tidak benar, dan Bareskrim tidak pernah menerima surat dari Kodam IV Diponegoro tentang pernyataan senjata tersebut milik Shooting Club Kodam IV Diponegoro," pungkasnya.

Sebelumnya, Polisi menyatakan bahwa senjata api milik terduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dito Mahendra tidak memiliki surat izin.

Djuhandani mengatakan bahwa kejadian tersebut bermula saat penyidik KPK melakukan penggeledahan pada kediaman Dito di Jalam Erlangga V No. 20, Selong, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

"Disebuah kamar ditemukan berbagai jenis senjata api, senjata angin, senjata tajam, dokumen senjata api, magazine, amunisi dan aksesoris senjata api," kata Djuhandani.

Djuhandani menjelaskan, saat ini pihaknya juga masih menyelidiki asal usul senjata api itu. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/A/1/III/2023/Dit Tipidum Bareskrim. tertanggal 24 Maret 2023.

Laporan model A tersebut, Dito disebut sebagai terlapor. Dia dilaporkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang - undang No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api.

"Saat ini masih didalami penyelidikannya oleh anggota Dit Tipidum," ucapnya.