
Batam, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD mengklaim telah mendapat sejumlah nama yang diduga terlibat dalam jaringan mafia Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Batam, Kepulauan Riau.
Mahfud mengancam, kepada setiap pihak baik dari oknum instansi pemerintah atau masyarakat sipil yang terlibat TPPO untuk segera menghentikan praktik haram tersebut. Sebab, diakuinya Kemenko Polhukam akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh berdasarkan data dari aktifis dan aparat penegak hukum.
"Tentang apa yang saya dapat ada oknum instansi pemerintah atau swasta yang terlibat. Saya kirim pesan tegas agar segera menghentikan tindak pidana yang mengekang keadilan dan kemanusiaan itu," tegasnya, saat berkunjung ke Shelter Santa Theresia yang dikelola oleh KKPPMP Pastoral Pangkalpinang, Rabu (5/4) di Batam.
Baca juga: Bareskrim Polri Ungkap Perdagangan Orang Berkedok PMI
Mahfud merinci, mengenai jaringan sindikat TPPO di Batam banyak mendapat informasi dari organisasi atau lembaga non pemerintah yang aktif menyuarakan human trafficking khususnya. Seperti yang dilakukan oleh Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP), cukup membantu dalam penegakan hukum dan keadilan.
"Menelusuri pihak yang terlibat praktik TPPO tentu akan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Dari data yang sudah kami dapat, tentu banyak sumber yang harus dilakukan kroscek lagi. Kami juga telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam jaringan sindikat PMI ilegal di Batam," imbuh Mahfud.
Ketua KKPPMP Pastor Chrisanctus Pashcalis Saturnus mengaku, pengaduan masyarakat (Dumas) yang dilayangkan organisasinya kepada 12 instansi akan ditanggapi serius oleh Menko Polhukam dan segera melakukan pendalaman informasi tersebut. Hal ini, dianggapnya sebagai dukungan dari pemerintah pusat.
"Saya tadi berbicara di ruangan khusus dengan Pak Menko Mahfud. Beliau menyampaikan dukungan pemerintah pusat, atas tindakan yang kami ambil untuk membongkar jaringan perdagangan manusia di Batam serta oknum yang terlibat," tuturnya.
Baca juga: Kasus TPPO Masih Marak, Satgas Anti-Trafficking Dinilai Belum Maksimal