Jakarta, Gatra.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono menyebut bahwa pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepas kawasan hutan seluas 36.150,03 hektar untuk pembangunan IKN. Pelepasan kawasan hutan itu nantinya akan beralih status menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Progres saat ini sudah pada tahap verifikasi dan validasi kawasan hutan," ungkap Bambang dalam keterangannya, Selasa (4/4).

Bambang menjelaskan, nantinya tanah-tanah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan bakal menjadi barang milik negara (BMN). Sementara sisanya, kata Bambang diharapkan menjadi aset dalam penguasaan (ADP) yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Baca juga: Dua Investor Baru Begabung Bangun Hunian di IKN, ASN Mulai Pindah Tahun Depan

Selain itu, Bambang menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah Peraturan Kepala (Perka) OIKN tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN.

"Dari total sembilan wilayah perencanaan (WP) di IKN, empat di antaranya sudah keluar yakni WP Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, sementara sisanya masih dalam proses legislasi," beber Bambang.

Adapun terkait pengadaan tanah di IKN, Bambang mengungkap bahwa di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, Tim Pembebasan Lahan yang terdiri dari Kementerian PUPR, ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan OIKN sudah memproses pengadaan lahan sebanyak 330 bidang. 18 bidang di antaranya sudah dibayar dan 312 bidang sedang diproses. 

Baca juga: Dari Mana Sumber Air Baku IKN Diperoleh?

Sementara untuk pengadaan tanah di KIPP 1B dan 1C, Bambang menyebut saat ini masih dalam proses perencanaan oleh Kementerian PUPR dan persiapan oleh Tim Pembebasan Lahan. Setidaknya di KIPP 1B dan 1C, kata Bambang akan dibebaskan sebanyak 128 bidang tanah.

Ihwal pembangunan fasilitas infrastruktur, menurut Bambang kegiatan tersebut masih dalam proses on the track. Bambang menyebut pembangunan infrastruktur IKN itu pun diiringi dengan diterimanya 167 letter lf interest dari 16 negara.

“Kami dalam proses menyeleksi mana saja yang sesuai dan serius untuk ikut membangun di IKN Nusantara,” imbuh Bambang.