Jakarta, Gatra.com – FIFA resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang rencananya digelar pada Mei mendatang. Keputusan itu diambil setelah pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, pada Rabu (29/3) lalu.

Meski FIFA tak menyebut spesifik alasan pembatalan itu, sejumlah besar masyarakat meyakini bahwa sikap penolakan sejumlah pihak atas kedatangan tim nasional Israel untuk mengikuti ajang internasional itu menjadi latar penyebabnya.

Baca Juga: Ganjar Sebut Masih Ada Peluang Indonesia Tetap Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Dua figur yang diketahui melontarkan penolakan itu adalah Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo; dan Gubernur Bali, I Wayan Koster; yang keduanya merupakan kader PDI Perjuangan.

Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menyampaikan pandangannya akan sikap penolakan yang disampaikan dua kepala daerah tersebut. Menurutnya, sikap merupakan hal yang boleh dimiliki selagi tidak dilatarbelakangi alasan rasisme.

"Boleh tidak Ganjar dan Koster punya sikap? Boleh juga. Yang penting, dasar sikap itu memang tidak rasis, tidak menyerang etnis, suku, agama, dan sebagainya, tapi berangkat dari pertimbangan yang historis, ideologis, dan kemanusiaan. Enggak ada yang salah," kata Adian Napitupulu dalam acara diskusi virtual CNN Political Show bertajuk 'Indonesia Batal Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Game Changer Pemilu 2024?', pada Senin malam (3/4).

"Pernyataan Ganjar maupun Koster tidak menolak Piala Dunia loh, tapi menolak kehadiran Timnas Israel di Bali, kalau kata Koster. Di tempat lain boleh? Ya boleh. Kalau menurut Ganjar juga sama. Dipertimbangkan lagi. Artinya tidak ada [menolak Piala U-20]," imbuhnya.

Adian pun mempertanyakan tolok ukur masyarakat dunia maya (netizen) Indonesia yang menganggap Ganjar dan Koster sebagai penyebab dibatalkannya status tuan rumah Indonesia dalam perhelatan Piala Dunia U-20 tahun 2023 itu. Pasalnya, Ganjar dan Koster bukanlah pihak yang dapat mengambil keputusan atas pembatalan itu.

Baca Juga: Soal Serangan Netizen ke Ganjar & Wayan Koster, PDIP: Itu Bagian Dinamika, Suatu Ujian

"Mereka berdua bukan pengambil keputusan Piala Dunia dijalankan atau tidak dijalankan, tapi mereka punya hak konstitusional untuk menyampaikan pandangannya. Kenapa? Karena mereka Kepala Daerah," kata Adian.

Oleh karena itu, Adian menilai bahwa sikap penolakan itu tidak Ganjar dan Koster tuturkan dalam konteks berpolitik. Ia pun memandang, Ganjar dan Koster hanya menyampaikan sikap dan pandangan mereka, serta informasi yang mereka peroleh sebagai seorang kepala daerah.