Jakarta, Gatra.com – Pemerintah akan memulai proses pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024 mendatang. Diketahui, IKN Nusantara akan dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. IKN akan terdiri dari kawasan inti kota dan pusat pemerintahan.

Proses pembangunan IKN Nusantara akan dikebut lantaran sudah diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Posisi ibu kota baru yang berada di tengah Indonesia diharapkan mampu menjembatani ketimpangan sosial ekonomi, khususnya antara pusat dan daerah, kawasan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Selain dinilai tidak berada pada jalur Ring of Fire, yakni jalur yang rentan terhadap bencana gempa bumi, erupsi gunung merapi dan bencana alam lainnya, ibu kota baru harus berfungsi sebagai buffer zone atau benteng pertahanan. Yakni, lokasi ibu kota negara harus terlindung dan tidak berada di depan atau belakang teritorial negara. Selain itu, ibu kota negara harus memiliki akses darat, laut, dan udara jika menghadapi situasi kontijensi.

Rencana pemindahan ibu kota tidak semata memindahkan fisik bangunan serta membangun ekosistem manusia di dalamnya. Lebih jauh, pemindahan ibu kota berarti akan memindahkan pusat pertahanan yang masih tersentralisasi di Jawa. Pembangunan pusat pertahanan dengan konsep modern (smart defence and digitalization approach) dibutuhkan terintegrasi dengan satuan di daerah lainnya.

Konsep pertahanan pintar (smart defence) harus mampu merekatkan kesatuan dengan entitas pertahanan modern seperti Pusat Komando Pengendalian (Puskodal), Network Centrik Warfare (NCW), dan Maritime Domain Awareness (MDA).

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan, pemindahan ibu kota negara memiliki implikasi terhadap pertahanan negara. Dalam konteks itu, IKN Nusantara menjadi simbol kedaulatan dan integritas negara yang mampu mengurai dan mengatasi segala macam ancaman.

TNI AD sebagai alat negara di bidang pertahanan akan menjamin keamanan dan memberikan perlindungan terhadap IKN sebagai center of gravity atau pusat kekuatan sekaligus kerawanan pertahanan negara. Menurut Dudung, perpindahan IKN harus dimaknai sebagai proses adaptasi atau penyesuaian terhadap komposisi, strategi, dan sumber daya militer sebagai komponen utama sistem pertahanan pada IKN.

“IKN juga merupakan center of gravity karena di situlah pusat dari aktivitas ataupun kontrol atas negara dan pemerintahan. Bahkan, DKI Jakarta yang saat ini masih menjadi IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ekonomi dan politik,” ujar Dudung.

Menurut Dudung, invasi pendudukan atau penguasaan suatu negara ditunjukkan secara de facto dengan menundukkan atau menguasai IKN-nya. Karena itu, IKN merupakan zona strategis pertahanan yang harus dijaga oleh segenap komponen bangsa. TNI AD sebagai alat negara di bidang pertahanan berkewajiban mencurahkan pemikiran dalam mewujudkan program pemerintah tersebut.

Dudung menjelaskan, kalkulasi teknis atas kelayakan IKN dalam tinjauan pertahanan negara dianalisis berdasarkan lima aspek taktikal medan. Di antaranya medan kritis (critical terrain/key terrain), lindung tinjau dan lindung tembak (cover and concealment), lapang tinjau dan lapang tembak (observation and field of fire), jalan pendekat (avenue of approach), dan rintangan (obstacle).

“Pendekatan pertahanan TNI AD pada IKN selain memperhatikan aspek fisik [medan], pastinya juga memperhatikan faktor sosial budaya. Kedekatan TNI AD dan rakyat melalui aktivitas sosial dan budaya harus memberikan manfaat terhadap penyelenggaraan ketahanan wilayah,” katanya.

Dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap IKN sebagai center of gravity, TNI AD mengusulkan pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) Khusus Nusantara. Tujuannya tidak lain dalam rangka penguatan pertahanan negara, sehingga diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan dengan selaras dan berdaya guna.

Kodam Khusus akan dibangun secara simultan sampai pembangunan IKN dirampungkan. Pembangunan Kodam Khusus, lanjut Dudung, akan mempertimbangkan tantangan dan ancaman yang akan timbul, sehingga didesain menggunakan smart defense agar selaras dengan IKN yang berbasis sistem pemerintahan yang serba modern.

“Tentunya TNI Angkatan Darat mendukung program IKN ini dalam tahapan pembangunan Kodam Khusus Nusantara. Yang nantinya akan dibangun Markas Besar TNI Angkatan Darat, di situ nanti ada Kodam Khusus Nusantara,“ ujar Dudung.