Jakarta, Gatra.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penerimaan hibah sejumlah kendaraan taktis dari Pemerintah Australia untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Persetujuan itu diharapkan dapat membantu peningkatan kemampuan personil terkait operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

"Komisi I DPR RI setelah mendengarkan penjelasan wakil menteri pertahanan dan panglima TNI beserta pandangan fraksi-fraksi, memutuskan untuk menyetujui penerimaan hibah 15 unit kendaraan taktis Bushmaster Protective Mobility Vehicle (BPMV) dari pemerintah Australia untuk PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) TNI," kata Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis, dalam rapat kerja bersama Kemenhan dan Panglima TNI Yudo Margono, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4).

"[Hal itu] guna mendukung dan meningkatkan kemampuan personil satgas operasi pemeliharaan perdamaian dunia atau OPPD," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Herindra memaparkan, secara rinci, 15 unit kendaraan taktis itu terdiri dari 13 kendaraan taktis tipe troops yang nilainya mencapai AUD10.630.348 atau sekitar Rp106 miliar, 1 tipe command senilai AUD803.585 atau sekira Rp8 miliar, 1 tipe ambulans senilai AUD1.133.230 atau sekitar Rp11 miliar, serta sejumlah sparepart pendukung senilai AUD14.441.458 atau Rp145 miliar.

"Pihak Australia memberikan garansi dukungan sparepart selama 6 bulan," ujar Wamenhan Herindra, dalam rapat kerja tersebut.

Herindra juga mengatakan, pihak Australia juga akan memberikan beberapa pelatihan mulai tanggal 22 Mei - 7 Juli 2023. Beberapa macam pelatihan yang akan diberikan antara lain, pelatihan mengemudi untuk 25 personil TNI, pelatihan maintenance (perawatan) untuk 15 personil TNI, dan pelatihan communication (komunikasi) untuk 10 personil TNI.

"Pihak Australia juga menjamin pengiriman atau delivery alpahankam dari Australia sampai Jakarta, Pelabuhan Tanjung Priok, dan akan ditempatkan di harpal Denma Mabes TNI," ucap Herindra.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menguraikan sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dengan disetujuinya penerimaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) itu. Keuntungan itu yakni meningkatkan kesiapan TNI dalam operasi perdamaian dunia, menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, serta mengurangi alokasi dana pemeliharaan.

"Tentunya, penerimaan hibah ini akan meningkatkan kesiapan operasional PMPP TNI dalam rangka mendukung operasi perdamaian dunia," ujar Panglima TNI Yudo Margono, dalam rapat kerja itu.

"Penerimaan hibah ini akan menjaga hubungan bilateral Indonesia dan Australia khususnya dalam bidang pertanahan dan operasi perdamaian dunia," tambahnya.

Yudo juga menyebut, penerimaan hibah itu akan mengurangi pengalokasian dana pemeliharaan dari item yang sama bagi PMPP TNI untuk jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Dengan demikian, penerimaan hibah itu dapat menghemat anggaran negara yang dialokasikan untuk PMPP TNI.