Bali, Gatra.com - Persiapan Indonesia untuk menyokong proses transisi finansial sekaligus menuju ekonomi hijau dibahas Menteri Keuangan, Sri Mulyani bersama para pemangku kepentingan se-Asia Tenggara. Hal ini diakui tidak mudah dan butuh banyak persiapan.

Dalam sambutannya membuka acara Seminar tentang Transisi Finansial di Asean, Sri Mulyani mengatakan, taksonomi Asia yang baru akan menjadi bagian dari solusi. Kesiapan sektor finansial di negara-negara Asean juga sangat penting untuk proses transisi ini.

"Transisi menuju ekonomi hijau pada saat yang sama mengadopsi prinsip keadilan dan keterjangkauan akan membutuhkan banyak kooperasi," ucap Sri Mulyani di acara ASEAN Chairmanship 2023 yang berlangsung di Bali, Rabu (29/3).

Menkeu mengatakan partisipasi publik dan sektor privat juga harus diajak untuk mendukung prose transisi. Perspektif dari lembaga pembuat kebijakan dan pengawasan juga harus dianalisis.

Terkait proses Indonesia, Sri membagikan apa saja yang telah negara ini lakukan. Mulai dari berpartisipasi dalam Nationally Determined Contribution (NDC), net zero admission.

"Agar determinasi ini bisa dipertanggungjawabkan, kami perlu mempersiapkan roadmap, kebijakan, legislatif infrastruktur. Misalnya, di Indonesia baru saja memperkenalkan Pasar Karbon di dalam legislatif kami. Dan, ada juga carbon tax," tutur Sri.

Rencana ini tentu berkaitan erat dengan investasi, terutama mereka yang punya rencana mitigasi efek sosial yang sangat penting. Tapi, Sri menyebutkan, proses transisi ini juga akan memberikan kesempatan bagi para investor yang lebih ramah lingkungan.

"Kami tentu paham implikasi dan biayanya. Tapi, kami melihat harus ada suatu gerakan untuk melihat kemungkinan kesempatan dalam investasi ini yang tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan di masing-masing negara," ucapnya.

Secara spesifik, Sri memberikan contoh industri kendaraan listrik sampai ke baterainya, dan juga panel surya yang semakin diminati. Bertambahnya industri ini tentu akan menciptakan kesempatan baru sekaligus menambah lapangan kerja.

"Dalam rencana jangka pendek dan menengah, yang penting adalah upaya mitigasi dampak buruk dari ekonomi hijau," tutur Sri.

Ia juga menyebutkan, suatu negara harus terus mempublikasikan rencana dan desain mereka dalam hal melakukan proses transisi dengan stabilitas dan harga yang terjangkau. Indonesia dikatakan sudah punya contoh untuk keterjangkauan yang dimaksud.

"Pada sektor energi, harga dari energi harus terjangkau untuk rakyat, pelaku bisnis, badan finansial publik, dan anggaran daerah," ucap Sri lagi.

Keterjangkauan harga untuk anggaran daerah penting dibahas karena ada implikasi soal subsidi. Berkaca pada fakta lapangan, dalam beberapa kasus harus memperhitungkan kemungkinan kerugian yang harus diserap oleh pemerintah.