Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengklarifikasi ihwal surat penugasan dirinya kepada Perum Bulog untuk melakukan pengadaan beras dari luar negeri. Bulog dalam surat tersebut ditugasi mengimpor hingga 2 juta ton beras hingga akhir tahun 2023.

Arief saat dikonfirmasi mengatakan bahwa keputusan impor 2 juta ton di tahun ini semata-mata untuk tindakan preventif terhadap stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang berpotensi kurang. Adapun hingga saat ini, Arief menyebut stok CBP di Bulog hanya di kisaran 220 ribu ton.

"Gini pemerintah mengambil satu keputusan yang sulit tetapi harus diambil langkah-langkah strategis. Pada saat stok bulog itu 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk melakukan top up stok Bulog," ujar Arief dalam konferensi pers di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, Senin (27/3).

Mengingat penugasan serapan Bulog tahun ini meningkat dua kali lipat, dari 1,2 juta ton setiap tahun menjadi 2,4 juta ton tahun ini. Di sisi lain Bulog juga ditugasi untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras kepada lebih dari dari 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Artinya, kata Arief setiap bulannya Bulog harus menggelontorkan 200 ribu ton untuk bansos beras.

Kendati, Arief membantah bahwa program bansos membuat Bulog harus impor beras karena kekurangan stok. Namun, ia lebih merujuk pada alasan surplus produksi beras yang terus turun setiap tahunnya.

"Jadi sebenarnya, maksudnya bukan yang melimpah (hasil panen raya). Melimpah itu kalau yg misalnya pertumbuhannya 100, produksinya 200. Ini surplus dikit 1,4 juta ton versus kebutuhan sebulan itu 2,5 juta ton," beber Arief.

Karena itu, Arief menegaskan bahwa opsi impor 2 juta ton beras merupakan upaya pemerintah menjamin ketersediaan. Adapun perintah impor, kata Arief bukan berasal dari keputusan Badan Pangan Nasional saja, melainkan berdasarkan keputusan rapat dengan Presiden dan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN.

"Perintah pak presiden serap sebanyak-banyaknya. Jadi bukan Bapanas pro impor, tapi kami semua membantu presiden (memenuhi ketersedian stok CBP)," imbuhnya.

Sebelumnya, Arief dalam surat penugasan yang tersebar di kalangan media itu menyebut impor dua juta ton itu dilakukan secara bertahap. Pengadaan pertama sebanyak 500 ribu ton diminta untuk segera dilakukan secepatnya.

Ia menuliskan bahwa tambahan pasokan beras dari luar negeri tersebut dapat digunakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan beras (SPHP), bantuan pangan dalam bentuk beras kepada 21.353 juta keluarga penerima bantuan sosial (bansos) dan kebutuhan lainnya.

Selain itu, dalam surat tersebut, Arief juga menegaskan bahwa penugasan impor beras itu tidak serta-merta menghapus kewajiban Bulog untuk menyerap beras dari dalam negeri. Terutama sepanjang musim panen raya yang berlangsung pada Maret-Mei 2023 ini.

"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta mengoptimalkan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Arief dalam surat penugasan kepada Bulog.