Jakarta, Gatra.com -  Tim Advokasi Papua, Michael Himan, menyebut otonomi khusus (otsus) yang menjadi kebijakan Pemerintah Jakarta ke negeri Papua saat ini, seperti layaknya permen untuk mengalihkan perhatian rakyat Papua agar tidak lagi minta merdeka.

Pembangunan dan kunjungan yang dilakukan beberapa pejabat publik, sampai menteri dan Presiden Jokowi dianggap sebuah pencitraan belaka.

"Kan, selama ini kita media mem-framing bahwa di zaman Jokowi lah Papua dibangun. Omong kosong, bullshit," tutur Michael Himan  yang akrab dipanggil Mike ini saat acara Ngabuburights 1 di Kantor KontraS, Jakarta, Jumat (24/3) lalu.

Mike juga mengkritisi Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) dinilai salah tempat dan tidak melihat situasi. Hal ini memperburuk citra otsus dan dinilai berdampak negatif pada masyarakat lokal.

"Bayangkan, bagaimana kau mau kasih DOB, terus duitnya dari mana? Malah sekarang, dibagikan 3 DOB, baru ekonomi baru provinsi. Duitnya dari provinsi, induk, diambil. Bukan uang kementerian, pusat," ucap pria yang sering disapa Mike ini.

Strategi yang digunakan Pemerintah Indonesia melalui otsus disebut Mike juga tidak tepat, bahkan memanjakan orang asli Papua (OAP). Apalagi, mereka yang tidak punya kemampuan dan tidak mau bekerja. Pemerintah pun belum dapat menyokong Infrastruktur berbagai sektor.

"Orang tidak bisa bekerja diberikan duit, duit, duit. Tapi, tidak bisa mengarahkan orang Papua atau memberikan akses pendidikan. Atau, memberikan akses kesehatan," ucap Mike lagi.

Niat Pemerintah Indonesia yang sebenarnya pun seringkali dipertanyakan. Dengan adanya solusi sementara dan yang dinilai tidak bermanfaat ini, masyarakat OAP bertanya-tanya, apakah Pemerintah ingin mensejahterakan Papua atau ada agenda lain yang terdeteksi.

"Jadi, orang bilang, siapa mau tipu siapa? Siapa yang penipu? Pusatlah, Jokowi dan jajarannya," ucap Mike.

Kasus kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa mereka yang menyuarakan aspirasi Papua terus bertambah sejak Jokowi dilantik di tahun 2014 lalu. Contoh paling baru adalah masalah Haris Fatia yang dinilai bermasalah oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 

"Kenapa takut bicara soal Papua? Haris dan Fatia bicara kebenaran soal Papua, kenapa takut? Kan tinggal di-publish, selesai," katanya.

Lalu, sebagai representasi Orang Papua sekaligus pembela HAM, Michael Himan meminta publik, terutama haters untuk berhenti bicara soal hoaks titipan. Dengan tegas disebutkan, apa yang didiskusiksn Haris dan Fatia adalah sesuatu kebenaran.

"Kawan-kawan menolak lupa, Papua sedang tidak baik-baik saja. Jadi, apakah otsus ini salah satu hal yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua untuk mensejahterakan rakyat? Tidak," tutur Mike lagi.

Pemerintahan Daerah Papua pun disebut didominasi pejabat bukan OAP. Hal ini ditambah dengan kekuatan militer yang semakin hari semakin kuat, Mike menyebutkan, keadaan sudah seperti penjajahan Belanda lagi.

"Malah Orang Asli Papua lebih sedikit dari militer. Di situlah murni kolonialisme yang terjadi di Papua. Di mana di tempat-tempat perusahaan didominasi militer. Militer yang jaga!" tegas Mike.