Yogyakarta, Gatra.com - Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta mengajak kampus-kampus di Yogyakarta untuk mengatasi stunting. Jaringan kerja antar-universitas akan disiapkan untuk berbagi peran dalam menangani kondisi akibat gizi buruk pada anak tersebut.

Demikian salah satu komitmen UNU Yogyakarta dalam _Focus Group Discussion (FGD)_ “Penajaman Strategi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting” di Yogyakarta, Kamis-Jumat, 16-17 Maret 2023.

Forum ini digelar Sekretariat Kabinet (Setkab) RI bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (Pusdeka) UNU Yogyakarta.

Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita menjelaskan selama dua hari FGD membahas dinamika penanganan stunting, terutama di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul. Pembahasan itu dirumuskan dalam rekomendasi dan komitmen dari para pemangku kepentingan peserta FGD.

"Salah satu komitmennya adalah UNU Yogyakarta mendorong lahirnya jaringan kerja perguruan tinggi di DIY untuk bersinergi dan berbagi peran dalam upaya percepatan penanganan stunting di DIY," kata Widya dalam jumpa pers, Jumat (17/3).

UNU Yogyakarta juga mendorong lahirnya jaringan kerja PTNU se-Indonesia untuk bersinergi dan berbagi peran dalam upaya percepatan penanganan stuntin dan ikut mengembangkan _knowledge management system_ atas praktik penanganan stunting di Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya UNU Yogyakarta telah berkomitmen untuk menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu isu prioritas dalam implementasi tridarma perguruan tinggi.

Di dalam FGD, PW NU DIY dan PW Muhammadiyah DIY selaku perwakilan elemen masyarakat sipil berkomitmen untuk mengaktivasi jaringan kerja di level cabang dan ranting untuk terlibat dalam percepatan penanganan stunting di DIY.

"Sebagaimana tema FGD, diharapkan forum ini dapat menajamkan strategi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Indonesia khususnya di DIY," kata Widya.

Kepala Pusdeka UNU Yogyakarta, Rindang Farihah, pun mengapresiasi berbagai inovasi penanganan stunting di Bantul dan Gunungkidul.

"Penanganan stunting akan selalu menghadapi tantangan, seperti kondisi medan yang mempengaruhi layanan penanganan stunting seperti terjadi di Gunungkidul," ujarnya.

Adapun Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kantor Sekretariat Wapres (Setwapres), Suprayoga Hadi, menyebut Yogyakarta telah melakukan pendekatan kultural dalam menangani stunting.

"Pendekatan ini berperan penting dalam mengubah mindset masyarakat yang selama ini turut berkontribusi terjadinya stunting. Mengubah mindset ini pekerjaan yang tidak mudah," katanya.

Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, KH. Imam Aziz, kembali mengingatkan lima pilar yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan stunting.

Kelima pilar itu adalah komitmen dan visi kepemimpinan; komunikasi perubahan perilaku; konvergensi intervensi spesifik dan sensitif; peningkatan ketahanan pangan dan gizi; dan penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset & inovasi. "Melalui lima pilar ini, pemerintah menargetkan stunting turun 14 persen pada 2024," ujarnya.