Jakarta, Gatra.com- Sebelum Silicon Valley Bank (Bank) resmi kolaps sekitar 9 atau 10 Maret 2023, isu mereka akan mendapat dana bailout dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) sempat beredar meski akhirnya tidak setujui. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut ini adalah hal normal.

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment, INDEF, Ahmad Heri Firdaus menyebutkan, dana bailout itu adalah hal yang wajar saat ada sebuah bank yang perlu dibantu oleh bank sentral atas persetujuan pemerintahnya.

Baca juga: Sri Mulyani Ingatkan RI Perlu Waspada Dampak dari Runtuhnya SVB

"Namun, tidak perlu direspon secara berlebihan. Kalau kita lihat dari nilai asetnya saja. Dari 100 bank terbesar, SVB kontribusinya hanya 1%. Tapi, di Amerika itu ada 4 ribu bank kalau tidak salah," tutur Heri dalam diskusi daring pada Kamis (16/3).

Menurutnya, AS tentunya sudah melakukan perhitungan yang jelas, terutama untuk menghindari krisis. Heri pun menyebut, faktor-faktor yang saat ini terjadi mirip seperti krisis di tahun 2008 lalu.

"Artinya, tidak cukup besar kontribusi SVB terhadap jasa keuangan ke Amerika Serikat. Namun, dia menangnya ada di spesialisasi, pembiayaan di startup," ucap Heri.

Proses yang penting dalam bailout adalah bagaimana pemerintah meyakinkan konsumen atau nasabah agar tidak panik berlebihan.

Baca juga: SVB Bangkrut, INDEF Nilai Respon Dunia Berlebihan

Kolapsnya SVB juga dinilai tidak berdampak banyak pada Indonesia. Startup dalam negeri disebutkan lebih banyak mendapat pendanaan dari Venture Capital dan Angel Investor.

Dampak kolapsnya SVB pada perekonomian dan perdagangan dunia juga tidak terlalu buruk. Peneliti INDEF terus mengingat agar para pelaku ekonomi tidak khawatir terlalu banyak dengan kondisi ini.