Jakarta, Gatra.com – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Kisdiyanto, mengungkap alasan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, menolak tawaran pemerintah Selandia Baru untuk membantu membebaskan pilot Susi Air, Philips Mark Marthens.

Kisdiyanto di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (14/3), mengungkapkan, kemarin pemerintah Selandia Baru melalui duta besar (Dubes)-nya di Jakarta, menemui Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono.

Baca Juga: Pilot Susi Air Masih Disandera, Kapuspen: TNI Siap Eksekusi KST kalau Diperintah

“Dubesnya sudah menawarkan untuk membantu, namun Panglima menyatakan bahwa satuan TNI masih cukup untuk menangani masalah penyanderaan ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, upaya negosiasi dengan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) untuk membebaskan Philips Mark Marthens bukan permintaan dari pemerintah Selandia Baru.

“Itu adalah dari pemerintah kita [Indonesia] bahwa kita mengedepankan negosiasi agar melepas sandera, bukan dari permintaan dari pemerintah Selandia Baru,” katanya.

Kisdiyanto menyebutkan bahwa proses negosiasi memerlukan waktu yang relatif lama sehingga sampai saat ini, pilot asal Selandia Baru itu belum dibebaskan KST di Papua.

“Pasti butuh waktu yang panjang dan kita semua harus sabar karena ini menyangkut nyawa manusia yang harus kita selamatkan,” ujarnya.

Baca Juga: Kabar Teranyar Lokasi dan Kondisi Pilot Kiwi, Philip Mehrtens

Ia menegaskan, meski hanya seorang yang disandera oleh KST, namun itu menyangkut nyawa manusia, sehingga pemerintah Indonesia mengedepankan negosiasi meskipun ulah mereka itu terbilang sudah sangat meresahkan.

“Mereka tidak peduli kepada rakyat Papua sendiri. Terbukti apa? Masyarakat dan anak-anak menjadi korban, jadi tameng hidup bagi mereka,” ujarnya.