Jakarta, Gatra.com - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa target pembelian produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN di tahun 2023 ini senilai minimal Rp250 triliun.

Hal itu diungkapkannya seraya menggelar kegiatan Business Matching Produk Dalam Negeri (PDN) yang menghadirkan 4.000 peserta dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan industri, badan usaha, dan asosiasi. Kegiatan ini merupakan yang kelima kalinya sejak dimulai pada tahun 2022 lalu.

Pada tahap pertama yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian di tahun 2022, kegiatan ini berhasil melahirkan komitmen senilai Rp214,1 triliun. Tahap kedua, dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Tahap tiga yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan, dan tahap empat dilaksanakan Polri," katanya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Di tahap kelima ini, Kementerian Perindustrian bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan Business Matching yang dikemas dengan konsep One Stop Event. Kegiatan ini memuat berbagai acara yang dilaksanakan selama tiga hari pada 15-17 Maret 2023.

Agus menyebut, Business Matching PDN diharapkan bisa menghasilkan beberapa target capaian. Misalnya, terpetakannya kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD pada tahun 2023. Selanjutnya, tersosialisasikannya aturan penggunaan serta kemampuan hasil PDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa afirmasi belanja PDN oleh pemerintah sejak tahun 2022 itu telah menghasilkan enam capaian besar. Pertama, nilai realisasi belanja dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN mencapai Rp762,7 triliun.

"Bappenas dan BPS memperkirakan dampak ekonominya di kisaran 1% yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31%," ucap Luhut.

Kedua, terjadi peningkatan signifikan jumlah PDN di e-catalog mencapai 2,49 juta produk. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 1 juta.

"Ketiga, peluncuran kartu kredit pemerintah domestik pada Agustus 2022," ujarnya.

Keempat, selesainya integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Integrasi ini dapat dilakukan antara sistem di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Jadi semua kita terintegrasi secara bertahap sekarang, dan saya terimakasih juga kepada pemda provinsi, kota, maupun kabupaten," jelasnya.

Kelima, implementasi kontrak payung pengadaan laptop merek dalam negeri yang menghemat anggaran sebesar Rp1,8 triliun. Pengadaan laptop ini juga menciptakan lapangan kerja, dan memunculkan inovasi-inovasi anak muda Indonesia.

"Keenam, atas arahan Bapak Presiden untuk mengajak masyarakat berwisata Indonesia telah diluncurkan program bangga berwisata Indonesia pada 13 Desember 2022, dengan target 2023 ini sebesar 1,2-1,4 miliar perjalanan. Dampak langsung adalah pendapatan pariwisata senilai Rp3.200 triliun," Luhut memaparkan.