Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melayangkan kritik atas program lumbung pangan (food estate) Presiden RI Joko Widodo. Pasalnya, program itu dinilai banyak menorehkan kritisi dari sejumlah akademisi dan aktivis karena mengabaikan faktor ekologi dan sosial.

"Apa kabar program food estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini. Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," kata AHY dalam pidatonya di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (14/3).

Menurut AHY, upaya untuk menjaga kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Tak hanya itu, ia juga memandang bahwa langkah itu seharusnya mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal.

"Ini mengacu kepada mazhab ekonomi Demokrat, yakni sustainable growth with equity [yang artinya] pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam," kata AHY dalam kesempatan itu.

AHY mengatakan, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan food estate itu merupakan salah satu contoh program pemerintah yang dilakukan terburu-buru dan kurang perhitungan. Hal itu dicermatinya sebagai salah satu contoh bahwa tata kelola pemerintah saat ini tidak berjalan baik.

"Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan. Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas," ucap AHY dalam pidatonya di hadapan ribuan kader Demokrat itu.