Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pengelolaan pajak di Indonesia belum berjalan dengan baik. Bahkan, dalam hematnya, pengelolaan itu rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, meski sebagian besar pendapatan negara bersumber dari pajak.

"Pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik. Bahkan, rawan disalahgunakan. Padahal, pendapatan negara 80 persennya bersumber dari pajak, yang dikumpulkan dari keringat rakyat. Akibatnya, kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun menurun," kata AHY dalam pidatonya di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (14/3).

AHY menggarisbawahi bagaimana pengelolaan pajak yang dinilai belum baik itu terjadi di tengah keterbatasan anggaran yang saat ini melanda Indonesia. Ia pun menyebut, persoalan ekonomi Tanah Air saat itu semakin rumit.

Baca juga: Putusan Tunda Pemilu 2024, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

Di samping adanya krisis global yang terjadi akibat perang Rusia-Ukraina, kerumitan itu juga disebabkan oleh keuangan negara yang tidak dikelola dengan baik. AHY memandang, anggaran negara saat ini terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang dipandangnya tidak banyak berdampak pada kehidupan rakyat kecil, seperti masyarakat kurang mampu di Indonesia.

"Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat," ujarnya.

AHY mengatakan bahwa menurut Menteri Keuangan, pada awal 2023, angka utang negara mencapai Rp7.733 triliun. Tak hanya itu, utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebutnya semakin menggunung, yakni sebesar Rp1.640 triliun. Bahkan, kata AHY, rasio utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB) pun menjadi semakin tinggi.

"Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih, rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya. Kini, kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya, rakyat juga yang akan menanggung utang, lewat pajak yang mereka bayar," tutur Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Baca juga: Soal Cawapres Anies, Demokrat Serahkan Keputusan kepada Anies

Oleh karena itu, AHY mendesak pemerintah untuk mengembalikan kredibilitas pengelolaan pajak dan memperbaiki sistem pengawasan atas pengelolaan itu. Ia memandang, masyarakat harus benar-benar diyakinkan bahwa uang pajak yang mereka setorkan memang akan digunakan tepat sasaran.

"Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Perbaiki sistem pengawasan. Rakyat harus diyakinkan, uang yang disetor, benar-benar masuk kas negara, dan digunakan tepat sasaran. Kita semua sebagai Wajib Pajak, punya hak untuk mengetahui kemana uang itu digunakan oleh pemerintah," tandasnya, dalam pidato itu.